China Bikin Onar, 2 Militer Dunia Makin Lengket di Tengah Ganasnya Pasukan Xi Jinping

militer china

Sosok.ID - Militer Australia dan Inggris memperdalam hubungan keamanan di tengah kekhawatiran militer China.

Dua negara tersebut mengatakan telah ada 'kemajuan signifikan' dalam rencana AUKUS bagi Australia untuk memperoleh kapal selam bertenaga nuklir.

Dilansir dari Al Jazeera, Kamis (17/2/2022), Inggris telah menjanjikan 25 juta pound ($ 34 juta) sebagai bagian dari komitmen untuk mempromosikan “perdamaian dan stabilitas” di Indo-Pasifik.

Mereka memperdalam pakta keamanan dengan Australia di tengah berlanjutnya kekhawatiran tentang kekuatan dan pengaruh China di wilayah tersebut.

Dana tersebut akan digunakan untuk “memperkuat ketahanan regional di berbagai bidang termasuk dunia maya, ancaman negara dan keamanan maritim,” ujar Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan mitranya dari Australia Scott Morrison.

Hal itu disampaikan Johnson dan Morrison dalam sebuah pernyataan bersama setelah pertemuan video pada hari Kamis.

Pernyataan itu juga menyatakan “keprihatinan besar” tentang dugaan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang, China dan situasi di Myanmar, juga menekankan pentingnya perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan di Laut China Selatan.

Inggris dan Australia memperdalam hubungan keamanan ketika negara yang dipimpin Xi Jinping, China menjadi semakin tegas tentang klaim teritorial dan maritimnya di kawasan itu.

Di Laut Cina Selatan, yang bagian-bagiannya juga diklaim oleh negara-negara Asia Tenggara yang mengelilinginya, Beijing telah membangun pulau-pulau buatan dan mengembangkan singkapan berbatu menjadi pangkalan militer.

Mereka mengerahkan Penjaga Pantai dan milisi maritimnya untuk mendukung klaimnya di hampir seluruh wilayah laut tersebut.

Pernyataan bersama itu mengatakan Johnson dan Morrison mengakui pentingnya negara-negara untuk dapat menggunakan hak dan kebebasan maritim mereka di Laut Cina Selatan sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Para pemimpin mengulangi penentangan kuat mereka terhadap tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi,” katanya.

Di Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai miliknya, angkatan udara China telah melakukan serangan mendadak ke zona pertahanan udara dan meningkatkan tekanan pada negara, perusahaan, dan organisasi yang terlibat dengan demokrasi Taiwan.

Inggris juga mengatakan ada “kemajuan signifikan” dalam menyediakan negara Australia dengan kapal selam konvensional bertenaga nuklir yang merupakan elemen kunci dari pakta AUKUS yang disepakati dengan Amerika Serikat September lalu.

Bersama dengan AS, Jepang, dan India, Australia juga merupakan anggota kunci Quad, yang para anggotanya pekan lalu sepakat untuk lebih memperdalam kerja sama keamanan.

Diskusi juga berfokus pada Myanmar, di mana para jenderal yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021, telah menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang menentang pemerintahannya dan telah dituduh melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang karena serangan mereka terhadap warga sipil.

Inggris dan Australia menyerukan “penghentian segera kekerasan terhadap penduduk sipil, pembebasan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Profesor Australia Sean Turnell, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan”.

Turnell, seorang penasihat ekonomi untuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, ditahan tak lama setelah kudeta.

Kedua negara juga mendesak militer Myanmar untuk menerapkan Konsensus Lima Poin untuk mengakhiri kekerasan yang disepakati dengan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) April lalu.

Para menteri luar negeri ASEAN saat ini sedang bertemu di Kamboja, tetapi militer menolak untuk berpartisipasi setelah Myanmar diberitahu bahwa mereka hanya dapat mengirim "perwakilan non-politik" karena kegagalannya untuk mengimplementasikan rencana tersebut.

Dengan pasukan Rusia masih berkumpul di dekat perbatasan Ukraina, Johnson dan Morrison juga menekankan perlunya de-eskalasi situasi.

“Mereka menggarisbawahi bahwa setiap serangan Rusia lebih lanjut di Ukraina akan menjadi kesalahan strategis besar-besaran dan memiliki biaya kemanusiaan yang besar,” kata pernyataan itu. (*)