China Bikin Onar, 2 Militer Dunia Makin Lengket di Tengah Ganasnya Pasukan Xi Jinping

Mereka mengerahkan Penjaga Pantai dan milisi maritimnya untuk mendukung klaimnya di hampir seluruh wilayah laut tersebut.

Pernyataan bersama itu mengatakan Johnson dan Morrison mengakui pentingnya negara-negara untuk dapat menggunakan hak dan kebebasan maritim mereka di Laut Cina Selatan sesuai dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

“Para pemimpin mengulangi penentangan kuat mereka terhadap tindakan sepihak yang dapat meningkatkan ketegangan dan merusak stabilitas regional dan tatanan berbasis aturan internasional, termasuk militerisasi, pemaksaan, dan intimidasi,” katanya.

Baca Juga: Rayakan Hari Persatuan ke-75, Militer Myanmar Umumkan Amnesti Tahanan di Tengah Kengerian Kudeta yang Membabi Buta

Di Taiwan, yang diklaim Beijing sebagai miliknya, angkatan udara China telah melakukan serangan mendadak ke zona pertahanan udara dan meningkatkan tekanan pada negara, perusahaan, dan organisasi yang terlibat dengan demokrasi Taiwan.

Inggris juga mengatakan ada “kemajuan signifikan” dalam menyediakan negara Australia dengan kapal selam konvensional bertenaga nuklir yang merupakan elemen kunci dari pakta AUKUS yang disepakati dengan Amerika Serikat September lalu.

Bersama dengan AS, Jepang, dan India, Australia juga merupakan anggota kunci Quad, yang para anggotanya pekan lalu sepakat untuk lebih memperdalam kerja sama keamanan.

Diskusi juga berfokus pada Myanmar, di mana para jenderal yang merebut kekuasaan dalam kudeta pada Februari 2021, telah menggunakan kekerasan terhadap orang-orang yang menentang pemerintahannya dan telah dituduh melakukan tindakan yang dapat dianggap sebagai kejahatan perang karena serangan mereka terhadap warga sipil.

Baca Juga: Perang Rusia-Ukraina Segera Terjadi, Gedung Putih Beri Waktu 48 Jam Bagi Warganya Melarikan Diri

Inggris dan Australia menyerukan “penghentian segera kekerasan terhadap penduduk sipil, pembebasan semua yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Profesor Australia Sean Turnell, dan akses kemanusiaan tanpa hambatan”.

Turnell, seorang penasihat ekonomi untuk pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi, ditahan tak lama setelah kudeta.

Kedua negara juga mendesak militer Myanmar untuk menerapkan Konsensus Lima Poin untuk mengakhiri kekerasan yang disepakati dengan anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) April lalu.