Indonesia Disebut Jadi Kunci Untuk Meredam Perang Rusia-Ukraina, Pernyataan Presiden Jokowi Sampai Jadi Sorotan: Saatnya RI Tampil

Sosok.ID - Dunia internasional kini tengah menyoroti perang yang terjadi antara dua negara tetangga, Rusia dan Ukraina.

Bermula dari pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengumumkan operasi militerdi Ukraina, konflik tak bisa terhindarkan.

Bahkan kini sejumlah negara dengan kekuatan militer besar mulai bereaksi dengan ketegangan yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.

Dalam kondisi seperti saat ini, Indonesia disebut berbagai pihak untuk ikut berperan.

Bahkan Indonesia sempat disebut-sebut menjadi satu-satunya negara yang mampu menjadi penengan antara Rusia dan Ukraina.

Baca Juga: Dunia Langsung Ketar-ketir, Vladimir Putin Telepon Xi Jinping din Tengah Invasi Rusia di Ukraina, Ini yang Dibahas!

Hal itu tak lepas dari sejarah masa lalu Indonesia terhadap konflik yang terjadi di banyak negara.

Baru-baru ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara untuk menyerukan agar jangan sampai ada perang antara kedua negara tersebut.

Melansir dari Kompas.com, Presiden Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina pada Kamis (24/2/2022).

Operasi ini juga disebut sebagai awal serangan besar Moskwa kepada Ukraina.

Meski diketahui eskalasi kedua negara sudah memanas sejak beberapa waktu terakhir.

Baca Juga: Kengerian Perang Rusia - Ukraina, Vladimir Putin Sebar Pasukannya Lewat Darat, Laut, dan Udara

Namun ternyata diketahui Presiden Jokowi sempat membuat pernyataan terkait perang beberapa waktu sebelumnya.

Dalam sebuah kesempatan Presiden Jokowi membeberkan agar pihak yang bersangkutan menghentikan perang di akun Twitter resminya, @jokowi.

Tetapi dalam cuitan Jokowi menyampaikan hal itu secara singkat dan tanpa memberikan konteks terhadap kondisi peperangan mana yang ia maksud.

"Setop perang. Perang itu menyengsarakan umat manusia, dan membahayakan dunia," tulis Jokowi, Kamis.

Diketahui cuitan Jokowi sebenarnya menyinggung konflik di Ukraina sebelumnya.

Baca Juga: Gelegar Ledakan Usai Pidato Putin, Ukraina Dibombardir Serangan Rudal, Rusia Ancam Negara-negara yang Coba Menghalanginya

Presiden Jokowi pun beberapa kali membicarakan konflik antara Rusia dengan Ukraina, meski tak menuliskan kata "Rusia" dalam cuitan itu.

Lebih lanjut, Jokowi memilih menggunakan sebutan "krisis Ukraina" dan "ketegangan di Ukraina".

Hal itu dilakukan untuk mendefinisikan eskalasi panjang yang terjadi antara kedua negara tersebut.

Akibat konflik Rusia dan Ukraina, sejumlah negara barat ikut turun tangan, termasuk China yang merupakan sekutu Rusia.

Tiga hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Jokowi mengingatkan agar semua pihak menahan diri.

Baca Juga: Perang Dunia 3 Tak Bisa Dihindari, Ini Bukti Rusia Bakal Memulai Pertempuran Dengan Menyerang Ukraina!

"Rivalitas dan ketegangan di Ukraina harus dihentikan sesegera mungkin. Semua pihak yang terlibat harus menahan diri dan kita semua harus berkontribusi pada perdamaian. Perang tidak boleh terjadi," cuit Jokowi di Twitternya, Senin (21/2/2022).

Jokowi pun juga menyoroti hal yang lebih penting untuk dihadapi dunia global ketimbang berkonflik dengan negara lain.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengajak seluruh negara memulihkan ekonomi pasca digempur pandemi Covid-19.

"Saatnya dunia bersinergi dan berkolaborasi menghadapi pandemi. Saatnya kita memulihkan ekonomi dunia, mengantisipasi kelangkaan pangan, dan mencegah kelaparan," ucapnya.

Baca Juga: Guncang Perang Dunia, Rusia Terancam Sanksi 'Limited Edition' dari AS, Hukuman yang Belum Pernah Terjadi Sebelumnya!

Sehari setelahnya, Jokowi kembali membicarakan krisis Ukraina yang makin memanas.

Ia menegaskan upaya perdamaian harus segera dilakukan.

"Saya memiliki pandangan yang sama dengan Sekjen PBB Antonio Guterres bahwa penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," tulis Jokowi di akun Twitter @jokowi, pada Selasa (22/2/2022).

"Tetapi, upaya perdamaian ini harus cepat dan tidak bisa ditunda-tunda," tambahnya.

Invasi Rusia dilakukan karena Moskwa membela separatis di timur Ukraina.

Baca Juga: Negaranya Terancam Diratakan Rusia, Para Pemimpin Separatis Ukraina Timur malah Deklarasikan Mobilisasi Militer, Ngacir ke Rusia Selatan

Pada 2014, pasukan elite Rusia juga merebut seluruh Semenanjung Crimea di Ukraina.

Beberapa hari lalu, Presiden Putin secara tiba-tiba mengumumkan dua wilayah kontra pemerintah Ukraina, Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka.

Putin juga kemudian melegalkan pengiriman pasukan ke Ukraina.

Kedua negara memang memiliki hubungan panas-dingin pasca Uni Soviet pecah.

Rusia dan Ukraina merupakan pecahan dari negara federasi komunis kuat itu.

Namun konflik Rusia dan Ukraina semakin tajam sejak beberapa tahun terakhir.

Melanasir dari Kompas.com, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana sependapat dengan pernyataan Presiden Jokowi terkait krisis Ukraina.

"Presiden Jokowi telah tepat menyatakan sikap Indonesia terkait situasi di Ukraina dengan mengatakan: penanganan krisis Ukraina harus dilakukan secara cermat agar bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan," ujar Hikmahanto, Jumat (25/2/2022).

Ia pun mengungkapkan bahwa pernyataan Jokowi sejalan dengan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

"Bila Presiden menyebut Rusia melakukan 'invasi' maka terlihat keberpihakan Indonesia terhadap Ukraina yang didukung oleh negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat serta Australia," sebutnya.

Hikmahanto menambahkan, Jokowi menghindari untuk membuat pernyataan yang membenarkan sikap Presiden Putin.

Hal itu berkaitan dengan pengakuan dua Republik baru yang merupakan pecahan dari Ukraina, yaitu Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk.

"Oleh karenanya siapapun yang kalah ataupun menang dalam kemungkinan perang di Ukraina tidak bisa menuduh Indonesia memiliki keberpihakan," kata Hikmahanto.

Sementara itu, Rektor Universitas Jenderal A Yani itu pun menyebut, sikap Jokowi itu bukan berarti menandakan Indonesia sedang mencari selamat.

Apa yang dilakukan Jokowi, kata Hikmahanto, merupakan upaya aktif Indonesia agar perang tidak bereskalasi menjadi besar.

"Indonesia dengan politik luar negeri bebas aktif tidak boleh sekadar menjadi penonton tetapi harus mengambil berbagai inisiatif agar perdamaian tercipta," paparnya.

"Inisiatif ini semakin penting dirasakan karena Indonesia saat ini sedang menjabat Presidensi G-20," tambah Hikmahanto.

Eskalasi perang disebut akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi internasional.

Oleh karena itu, menurut Hikmahanto, harus dihindari.

"Agar sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi 'bencana besar bagi umat manusia bisa dihindarkan'," ujar dia.

"Saatnya sekarang bagi Indonesia untuk tampil dalam rangka ikut melaksanakan ketertiban dunia," imbuh Hikmahanto.

(*)

Baca Juga: Mendadak Pasukan Rusia di Perbatasan Ukraina Mencapai 170 Ribu, Detik-detik Perang?