Hari Paling Mematikan Sejak Kudeta Sudan, 40 Orang Tewas, Ratusan Terluka, Polisi Ogah Tanggung Jawab

Sosok.ID - Jenderal tertinggi SudanAbdel Fattah al-Burhan pada 25 Oktober mengumumkan keadaan darurat, mengambil alih negara, membubarkan pemerintah sementara dan menangkap para pemimpin sipil.

KudetaSudan membatalkan transisi dua tahun ke pemerintahan sipil, menarik kecaman internasional dan tindakan hukuman, dan memprovokasi orang untuk turun ke jalan melakukan protes.

Dikutip dari Al Jazeera, aktivis anti-kudeta Sudan telah menyerukan protes massal pada hari Minggu (21/11/2021), ketika petugas medis mengatakan jumlah orang yang tewas sejak pengambilalihan militer bulan lalu telah meningkat menjadi setidaknya 40 orang.

Sebelumnya, total laporan kematian menyebutkan 39 orang telah tewas, tetapi muncul laporan baru bahwa seorang remaja ditembak di kepala dan meninggal karena luka-lukanya.

Baca Juga: Kudeta Sudan, 2 Orang Ditembak Mati dalam Protes Nasional, Puluhan Orang Berdarah-darah dari Arah Gedung Parlemen

Protes pada hari Rabu (17/11/2021) tersebut telah menyebabkan hari paling mematikan di Sudan sejauh ini, sejak kudeta, dengan jumlah korban tewas setelah demonstrasi itu mencapai 16 orang.

“Satu martir meninggal … dia meninggal karena luka parah setelah terkena peluru tajam di kepala dan kaki pada 17 November,” kata Komite Sentral Dokter Sudan yang independen, Sabtu. Dia berusia 16 tahun, tambahnya.

Sebagian besar dari mereka yang tewas pada Rabu berada di Khartoum Utara, yang terletak di seberang Sungai Nil dari ibu kota, kata petugas medis. Sementara ratusan orang lainnya mengalami luka-luka.

Pejabat polisi menyangkal menggunakan peluru tajam dan bersikeras mereka telah menggunakan "kekuatan minimum" untuk membubarkan protes. Mereka hanya mencatat satu kematian, di antara para demonstran di Khartoum Utara.

Baca Juga: Jenderal Militer Sudan Klaim Lakukan Kudeta Demi Cegah Perang Saudara

Pada hari Sabtu, ratusan pengunjuk rasa menentang militer di Khartoum Utara, memasang barikade dan membakar ban. Sebuah kantor polisi juga dibakar selama kerusuhan.

Saksi mata mengatakan bahwa demonstran juga turun ke jalan di Khartoum Timur dan Selatan.

Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan seperti “Tidak, tidak untuk aturan militer” dan menyerukan “pemerintahan sipil”.

Aktivis pro-demokrasi juga membuat seruan online untuk protes anti-kudeta massal dengan “pawai sejuta orang pada 21 November”.

Baca Juga: Rakyat Berang Bukan Main, Rupanya Pemerintah Sudan 'Diam-diam' Dalam Mensahkan Normalisasi Dengan Israel, Padahal Bukan Pemerintah Terpilih, Lalu Siapa?

Pada hari Jumat, sekelompok kecil pengunjuk rasa berdemp di beberapa lingkungan menentang kudeta militer, terutama di Khartoum Utara, di mana orang-orang terlihat membangun barikade di seberang jalan.

Pasukan keamanan secara sporadis menembakkan gas air mata untuk membubarkan mereka.

Amerika Serikat pada hari Jumat mengutuk tindakan keras yang mematikan itu.

"Kami menyerukan mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap pengunjuk rasa damai, untuk dimintai pertanggungjawaban," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price dalam sebuah pernyataan.

Baca Juga: Perjanjian Bendungan Tiga Negara Atas Sungai Nil Sedang Berada di Titik Nadir, Donald Trump Justru Panas-panasi Dengan Sebut Salah Satu Negara Akan Ledakkan Bendungan Tersebut, Pakar: 'Ngawur!'

Washington mengatakan orang Sudan harus “bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan kekerasan”, dan menyerukan agar mereka yang ditangkap sejak pengambilalihan itu dibebaskan.

"Sebelum protes yang akan datang, kami meminta otoritas Sudan untuk menahan diri dan mengizinkan demonstrasi damai," tambah AS.

Kecaman internasional lainnya atas tindakan keras hari Rabu termasuk komentar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet, yang menggambarkan penggunaan amunisi hidup sebagai "sangat memalukan".

Uni Eropa juga mengutuk tindakan keras tersebut, dengan mengatakan bahwa pemadaman telekomunikasi harus “tidak mencegah dunia diberitahu tentang pelanggaran hak asasi manusia ini”.

Baca Juga: Sudan yang Tekor Bayar Upeti Rp4,9 Triliun ke AS Agar Label Negara Teroris Dicopot, Israel yang Untung Besar Karena Hal Ini

Pada hari Kamis, kantor berita resmi SUNA mengatakan layanan internet dan telepon "secara bertahap kembali melalui semua perusahaan telekomunikasi" setelah berminggu-minggu penutupan hampir total.

Sementara itu, Asosiasi Profesional Sudan (SPA) telah mendesak pengunjuk rasa untuk melanjutkan kampanye mereka, melaporkan pada hari Jumat bahwa pasukan keamanan telah "menyerbu rumah dan masjid" di Khartoum Utara.

SPA adalah payung serikat pekerja yang berperan penting dalam demonstrasi selama berbulan-bulan yang menggulingkan Presiden Omar al-Bashir pada April 2019.

Sudan memiliki sejarah panjang kudeta militer, hanya menikmati selingan pemerintahan demokratis yang jarang terjadi sejak kemerdekaan pada tahun 1956.

Baca Juga: Demi Bebas dari Daftar Negara Pendukung Teroris, Sudan yang Krisis Rela Kuras Rp 4,9 Triliun untuk Diberikan kepada AS

Al-Burhan, jenderal tertinggi, menegaskan langkah militer "bukan kudeta" tetapi langkah "untuk memperbaiki transisi" ketika pertikaian faksi dan perpecahan semakin dalam antara warga sipil dan militer di bawah pemerintah yang sekarang digulingkan.

Dia telah mengumumkan dewan penguasa sipil-militer baru di mana dia mempertahankan posisinya sebagai kepala, bersama dengan seorang komandan paramiliter yang kuat, tiga tokoh militer senior, tiga mantan pemimpin pemberontak dan satu warga sipil.

Tetapi empat anggota sipil lainnya diganti dengan tokoh-tokoh yang kurang dikenal.

Baca Juga: World War III, Benua Afrika Juga Terancam Meletus Peperangan Brutal Antar 3 Negara

(*)