Rayakan Hari Persatuan ke-75, Militer Myanmar Umumkan Amnesti Tahanan di Tengah Kengerian Kudeta yang Membabi Buta

Dia didakwa melanggar undang-undang rahasia resmi Myanmar dan menghadapi hukuman maksimal 14 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Militer membebaskan sekitar 23.000 tahanan April lalu, dengan beberapa kelompok hak asasi pada saat itu khawatir langkah itu akan membebaskan ruang bagi penentang militer dan menyebabkan kekacauan. Angka serupa juga dirilis pada Hari Serikat tahun lalu.

Adapun analis independen Myanmar, David Mathieson, menyebut parade tersebut sebagai "seni pertunjukan".

Baca Juga: Ironi, Dunia Dicap Cuma 'Duduk dan Menonton' Saat Myanmar Porak-poranda karena Perang

“Pesan untuk Hari Persatuan sangat bertentangan dengan kenyataan yaitu Myanmar,” katanya kepada AFP, seraya menambahkan militer tidak tulus tentang perdamaian.

“Sangat tidak masuk akal bahwa pada peringatan 75 tahun Hari Persatuan negara ini lebih terpecah daripada titik mana pun dalam sejarahnya.”

Dalam pidatonya di depan pasukan, Min Aung Hlaing mengulangi klaim militer atas kecurangan besar-besaran dalam pemilu 2020 yang dimenangkan secara telak oleh partai Aung San Suu Kyi.

Dia juga mengundang banyak sekali organisasi etnis bersenjata yang telah memerangi militer Myanmar selama beberapa dekade untuk duduk dalam pembicaraan damai.

Dalam sebuah pengumuman yang disiarkan oleh media pemerintah, dia mengatakan para jenderal juga akan menghentikan “proses pidana” yang sedang berlangsung terhadap anggota Tentara Arakan negara bagian Rakhine, yang selama bertahun-tahun telah berperang untuk otonomi bagi penduduk etnis Rakhine.

Baca Juga: Nyawa bak Tak Lagi Ada Harganya, Kepala HAM PBB Mengamuk Kudeta Myanmar Semakin Brutal, Desak Dunia Bertindak

Militer telah menemukan dirinya berjuang untuk menahan serangan balik dan bersaing dengan pejuang anti-kudeta yang telah mengorganisir kekuatan pertahanan dengan dukungan dari Pemerintah Persatuan Nasional yang didirikan oleh politisi terpilih yang digulingkan dari jabatannya pada Februari 2021.

Sebuah kelompok anti-kudeta mengatakan kepada media lokal bahwa mereka berada di balik ledakan di Naypyidaw beberapa jam sebelum perayaan Hari Persatuan akan dimulai.