Sosok.ID - Kepala hak asasi manusia (HAM) PBB telah mendesak para pemimpin dunia untuk meningkatkan tekanan pada penguasa militer Myanmar.
Upaya itu dilakukan untuk menghentikan kekerasan terhadap rakyat Myanmar agar dengan cepat memulihkan pemerintahan sipil.
Diketahui, hampir satu tahun sejak militer merebut kekuasaan di negara itu lewat kudeta Myanmar pada 1 Februari 2021.
Dilansir dari Al Jazeera, Sabtu (29/1/2022), Kepala HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan rakyat Myanmar telah membayar harga tinggi dalam hal nyawa dan kebebasan yang hilang.
Michelle Bachelet mengatakan tanggapan terhadap krisis Myanmar 'tidak efektif' dan menuntut pemulihan cepat pemerintahan sipil di Myanmar.
Menurutnya, tanggapan internasional atas kasus kudeta Myanmar "tidak memiliki rasa urgensi yang sepadan dengan besarnya krisis".
“Sudah waktunya untuk upaya yang mendesak dan diperbarui untuk memulihkan hak asasi manusia dan demokrasi di Myanmar."
"Dan memastikan bahwa para pelaku pelanggaran dan pelanggaran hak asasi manusia sistemik dimintai pertanggungjawaban,” katanya.
Mantan presiden Chili itu mengatakan Dewan Keamanan PBB dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara tidak berbuat cukup untuk meyakinkan para pemimpin kudeta untuk memfasilitasi akses kemanusiaan.
Bachelet menyebut, dia telah berbicara dengan para pembela kebebasan sipil di Myanmar yang memohon kepada masyarakat internasional untuk tidak meninggalkan mereka.