Kudeta Myanmar: Demokrasi Amblas, Kekuasaan Militer Kembali Menghantui

Sosok.ID - Myanmar saat ini tengah menghadapi kudeta militer.

Beberapa hari sebelum mengadakan sesi pertama Parlemen Myanmar yang baru terpilih, yang dijadwalkan minggu ini, tentara telah merebut kekuasaan dengan melakukan kudeta, menggulingkan pemerintah sipil.

Hanya sekitar satu dekade sejak aturan junta militer dibubarkan di negara itu.

Dikutip dari Modern Diplomacy, Senin (1/2/2021), sebelumnya Myanmar memiliki sejarah pemerintahan militer selama hampir lima dekade.

Tentara Myanmar telah mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun di negara itu, menyusul penahanan sembrono terhadap para pemimpin sipil terkemuka, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.

Baca Juga: Bukan Kudeta, Militer Myanmar Nyatakan Sedang Menyelamatkan Negara

Aung San Suu Kyi merupakan anggota Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, sebuah partai yang telah berkuasa di Myanmar sejak 2015.

Sementara Presiden Win Myint juga telah ditahan.

Latar belakang

Tentara membebaskan Aung San Suu Kyi, yang saat itu adalah aktivis pro-demokrasi, pada 2010 dari tahanan rumah yang hampir berusia dua dekade.

Lebih dari satu dekade kemudian, dia menghadapi penahanan paksa lainnya.

Baca Juga: Myanmar Membara, Junta Militer Lakukan Kudeta dan Tangkap Pemimpin Aung San Suu Kyi

Kudeta terbaru menyusul kemenangan besar NLD dalam pemilu pada November 2020, memenangkan 83% kursi dalam apa yang dilihat banyak orang sebagai referendum tentang penerimaan Suu Kyi sebagai pemimpin rakyat Burma.

Namun, kudeta hari Senin, sebenarnya yang pertama melawan pemerintah sipil sejak 1962, terbang di hadapan prospek masa depan dari transisi demokrasi yang mulus, di tengah upaya sipil untuk mengurangi peran militer dalam politik dan pemerintahan.

Tapi, apa yang dilihat pada 1 Februari 2021 dini hari adalah militer merebut kekuasaan dari pemerintah yang dipilih secara demokratis dan menyerahkannya kepada panglima tertinggi mereka Min Aung Hlaing, yang telah menjadi sorotan selama beberapa hari terakhir sebagai spekulasi kudeta meningkat.

Baca Juga: Corona, Warga Myanmar Sambil Menangis Terpaksa Makan Tikus: Demi Makanan Layak untuk Anak-anak

Tuduhan kecurangan pemilu sebagai pendahulu kudeta

Militer dan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) telah menuduh kecurangan dan penyimpangan pemilu sejak mereka kalah dalam pemilu tahun lalu.

Mereka tidak mau menerima kekalahan mereka. Tapi, komisi pemilihan negara menolak semua tuduhan penipuan pemilih yang diajukan oleh tentara.

Beberapa hari yang lalu, panglima militer tersebut diduga mengisyaratkan untuk membatalkan konstitusi 2008.

Mengatur nada kudeta yang akan datang, menuduh kecurangan dalam pemilihan umum, mengundang reaksi dari berbagai penjuru dunia, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca Juga: Wanita Medan Jual Imigran Rohingnya yang Mengungsi di Indonesia, Sindikat Perdagangan Manusia Ngaku Dibayar Rp 1 Juta

Tentara meremehkan retorika terdahulu, tetapi melanjutkan kudeta

Beberapa kedutaan dan perwakilan diplomatik, terutama dari negara-negara Barat, di Yangon mengeluarkan pernyataan bersama yang menentang segala upaya untuk secara paksa mengubah hasil pemilihan November atau untuk menghalangi transisi demokrasi yang sedang berlangsung di negara itu.

Setelah ini, beberapa hari yang lalu, panglima angkatan darat meremehkan retorika yang keras dengan menyatakan bahwa mereka akan menghormati dan mematuhi konstitusi.

Tapi, apa yang terjadi selanjutnya sama sekali melanggar apa yang baru saja dijanjikan tentara.

Baca Juga: Akhirnya Terbongkar! Genosida Myanmar pada Muslim Rohingya Dibongkar Oleh Dua Tentaranya Sendiri: Bunuh Semua yang Terlihat!

Suu Kyi hanya tersisa dengan fait achievement yang dipaksakan oleh tentara

Pemerintah sipil Suu Kyi telah berada dalam perjanjian pembagian kekuasaan yang tidak nyaman dengan tentara sejak berkuasa untuk pertama kalinya pada tahun 2015.

Sayangnya, suara independennya sebagai ikon aspirasi demokrasi dan sebagai pemimpin rakyat Burma telah telah dibatasi oleh militer sejak awal.

Meskipun kemenangan NLD pada pemilihan umum tahun 2015 dan 2020 meningkatkan harapan para aktivis dan pendukung demokrasi di negara demokrasi terbaru di Asia, negara tersebut kebetulan kembali terjun ke dalam kekacauan aturan militer lainnya, setelah jeda selama satu dekade.

Baca Juga: Terbaru! Beijing Umpati AS atas 'Hal-hal Menijikkan', Nasib Myanmar Kini Jadi Area Perang Baru Bagi China dan Amerika

Dunia bereaksi saat Myanmar menabrak masa lalu yang terlupakan

Perserikatan Bangsa-Bangsa, kekuatan Barat seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, Uni Eropa, dan negara tetangga India telah menyuarakan keprihatinan atas penderitaan menyedihkan demokrasi Myanmar dan menyerukan pembalikan tindakan oleh tentara dan memulihkan demokrasi yang sah.

Dengan tentara sebagai pemimpin, proses berkelanjutan dari kohesi sosial antara mayoritas umat Buddha dan komunitas minoritas seperti Rohingya tidak akan berjalan mulus.

Terlebih lagi, jika kekuatan dunia memutuskan untuk menjatuhkan sanksi keras, hal itu dapat merugikan ekonomi Burma yang sedang berusaha pulih dari guncangan pandemi.

Baca Juga: Indonesia Jangan Mau Kalah, Negara Sekelas Myanmar Sudah Beli Rudal Pertahanan Udara Jarak Jauh SY-400 Berjangkauan 400 Km

Postur militer dapat semakin mengisolasi aktor komersial asing, kecuali mungkin orang China yang melihat keuntungan strategis dari hubungan ekonominya dengan Myanmar yang berpusat pada proyek infrastruktur yang dipimpin oleh Beijing yang merupakan bagian dari Belt and Road Initiative China yang lebih besar.

Kemarahan publik dapat meletus kapan saja, dalam bentuk kekerasan.

Krisis saat ini juga berpotensi meningkat menjadi protes yang lebih luas di seluruh negeri dalam beberapa hari mendatang.

Karena tentara melonggarkan pembatasan, membuat penyelesaian yang dinegosiasikan antara para pemimpin sipil dan militer semakin terjerat.

Semua ini dapat mendorong transisi demokrasi Myanmar ke medan yang tidak nyaman. (*)