Tiongkok Makin Garuk Kepala, Niat Kuasai Laut China Selatan Makin Menipis, ASEAN Utang Budi Dengan Keberanian Indonesia? Ini Buktinya!

Sejak Indonesia merdeka, pengelolaan FIR di wilayah-wilayah tersebut belum pernah berada pada otoritas dalam negeri.

Alhasil, seluruh pesawat yang hendak melintas di wilayah tersebut harus melapor ke otoritas Singapura.

Tentunya, termasuk pesawat-pesawat milik Indonesia.

Awal pengelolaan FIR yang berada di sebagian wilayah barat Indonesia jatuh ke tangan Singapura adalah atas keputusan International Civil Aviation Organization (ICAO) di tahun 1946.

Organisasi Penerbangan Sipil Internasional tersebut menyatakan bahwa Indonesia belum mampu mengatur lalu lintas udara di wilayah yang disebut sektor A, B, dan C ini.

Baca Juga: Titik Didih di Laut China Selatan Meninggi, Taiwan Simulasikan Basmi Militer China di Udara

ICAO menilai Indonesia belum siap secara infrastruktur saat itu Indonesia yang sedang merintis penerbangan belum siap secara infrastruktur.

Di awal masa kemerdekaan, kondisi fasilitas peralatan maupun tenaga lalu lintas udara Indonesia sangat minim sehingga pengelolaan FIR diserahkan kepada Singapura.

Puluhan tahun berjalan, persoalan pengelolaan ruang udara Indonesia di tangan asing tak kunjung selesai.

Padahal secara infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM), Indonesia sudah siap sejak lama.

“Dilihat kondisi terkini, Indonesia telah memiliki peralatan dan personil pengatur lalu lintas udara yang memadai, sehingga sudah saatnya kita mengelola FIR kita secara penuh,” ungkap mantan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Capt. Soenaryo Yosopratomo, dalam tulisannya di Kompas.com, 3 Desember 2019.

Baca Juga: Jangan Songong Injak-injak Negara Lain, China Dapat Peringatan Petualangan Militernya Bisa Berujung 'Bunuh Diri'