Didepak hingga Keberadaannya Disembunyikan, Aung San Suu Kyi Resmi Dipenjara oleh Junta Militer Myanmar, Dunia Internasional Gempar!

Baca Juga: Resmi! KTT ASEAN Berjalan Tanpa Myanmar, Junta Militer Dikeluarkan!

Partainya menang telak lagi pada November tahun lalu tetapi, berusaha membenarkan kudetanya, militer mengklaim pemungutan suara itu dicurangi. Komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti penipuan.

Sejarawan dan penulis Thant Myint-U mengatakan para pemimpin militer berpikir pendahulu mereka yang meluncurkan reformasi lebih dari 20 tahun lalu telah terlalu jauh mengizinkan Aung San Suu Kyi kembali ke politik dan seluruh alasan kudeta adalah untuk mengecualikannya.

"Dia tetap menjadi yang paling populer dalam politik Myanmar dan mungkin masih menjadi kekuatan potensial di masa depan," katanya kepada kantor berita Reuters.

Negara-negara Barat telah menuntut pembebasan Aung San Suu Kyi dan mengutuk kekerasan sejak kudeta.

Baca Juga: Kudeta Militer Membunuh Impian Pendidikan Tinggi Rakyat Myanmar, Kini Buku Ditukar dengan Pistol

Pada hari Senin, Inggris mengatakan hukuman pemimpin terpilih adalah "upaya mengerikan lain oleh rezim militer Myanmar untuk melumpuhkan oposisi dan menekan kebebasan dan demokrasi" dan menyerukan "rezim untuk membebaskan tahanan politik, terlibat dalam dialog dan memungkinkan kembalinya demokrasi" .

Matthew Smith, kepala eksekutif kelompok Fortify Rights, mengatakan hukuman itu "bagian dari serangan yang meluas dan sistematis terhadap penduduk sipil" dan menyerukan pembebasan segera Aung San Suu Kyi dan tahanan politik lainnya.

Anggota Parlemen ASEAN untuk Hak Asasi Manusia (APHR), sekelompok anggota parlemen Asia Tenggara, juga mengutuk hukuman Senin sebagai "parodi keadilan".

Baca Juga: Caper Pada ASEAN Termasuk Indonesia, Militer Myanmar Bebaskan Ratusan Tahanan Politik Lalu Dijebloskan Lagi ke Penjara

“Sejak hari kudeta, sudah jelas bahwa tuduhan terhadap Aung San Suu Kyi, dan lusinan anggota parlemen lainnya yang ditahan, tidak lebih dari alasan oleh junta untuk membenarkan perebutan kekuasaan ilegal mereka,” kata Charles Santiago, seorang legislator Malaysia yang mengepalai APHR.

Perhimpunan regional untuk Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), yang telah mempelopori upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar, harus “bertahan melawan pengambilalihan ilegal ini”, katanya.