Nelayan Temukan Bukti Alat Eksplorasi Minyak di Laut China Selatan, Presiden Filipina Justru Bantah Mentah-mentah Klaim Warganya

Kapal kedua negara telah terkunci dalam kebuntuan di Laut China Selatan selama berbulan-bulan setelah ratusan kapal China menyerbu wilayah yang disengketakan awal tahun ini.

Filipina telah berulang kali memprotes kehadiran kapal dan telah didukung oleh AS, sementara Beijing mengatakan tindakannya normal dan sah.

Baca Juga: Penyusup Dari Tiongkok Sampai Kocar Kacir, Inilah Pasukan

Filipina di bawah mendiang Presiden Benigno S.C. Aquino III menggugat China di hadapan pengadilan arbitrase di Den Haag karena kegiatan pembangunan pulau dan militernya di Laut China Selatan. Pengadilan pada tahun 2016 memihak Filipina dalam keputusan yang diabaikan China.

Presiden Rodrigo R. Duterte, yang thubungan menguatkan perdagangan dan investasi dengan China sejak ia menjadi Presiden pada 2016, pada bulan Maret meremehkan kemenangan hukum tersebut, dengan mengatakan bahwa itu hanya selembar kertas yang bisa berakhir di tempat sampah.

“Saya mengejarnya tetapi tidak ada yang terjadi,” katanya dalam pidato yang disiarkan televisi di Filipina pada 5 Mei.

Dia menambahkan bahwa di antara scalawags, orang selalu dapat mengatakan bahwa “itu hanya selembar kertas dan saya akan membuangnya ke keranjang sampah.”

Baca Juga: Putus Asa? Filipina Kerahkan 'Malaikat Laut' yang Isinya 81 Perempuan untuk Cegah Perang Laut China Selatan

Para legislator Filipina telah mendesak Duterte untuk meningkatkan aliansi Filipina dengan AS. Pemimpin yang berbicara keras itu telah mengkritik AS atas apa yang dia klaim sebagai perlakuan buruk terhadap bekas jajahannya.

Di bawah pengawasan Aquino, Filipina menandatangani pakta kerja sama pertahanan yang ditingkatkan dengan AS, sekutu utama negara China di barat.

Juru bicara mengatakan, Duterte belum memutuskan apakah akan mempertahankan perjanjian pasukan kunjungan dengan AS.

Presiden Duterte pada Februari tahun lalu sesumbar dia akan mengakhiri kesepakatan tentang pengerahan pasukan untuk latihan perang setelah Kedutaan Besar AS membatalkan visa sekutunya Senator Ronald M. de la Rosa, mantan kepala polisi yang memimpin perang mematikan terhadap narkoba.