Buat Geger Asia, Indonesia Disebut Jadi Kaki Tangan AS? Bermula dari Isu Penjualan Kapal Perang Bekas, Begini Kronoginya!

Indonesia bukan penggugat dalam sengketa teritorial Laut China Selatan. Akan tetapi, zona ekonomi eksklusif (ZEE) di sekitar Kepulauan Natuna tumpang tindih dengan "garis putus-putus" yang diklaim Beijing.

Baca Juga: Ancam Perdamaian Regional, Pesawat Pengintai dan Kapal Perang AS Semakin Sering Beroperasi di Wilayah China

Informasi tambahan saja, pelabuhan asal Adak ada di Sandy Hook, New Jersey.

Kapal ini pertama kali ditugaskan pada tahun 1989 dan saat ini bersandar di Bahrain.

Kapal tersebut dijadwalkan akan dinonaktifkan pada bulan Juli mendatang. Terkait hal itu, USCGC Adak Historical Society telah menyerukan agar kapal tersebut diubah menjadi tugu peringatan dan museum di Tampa Bay, Florida.

Kelompok tersebut telah memulai petisi online untuk mencegah kapal tersebut dijual ke Indonesia, dan lebih dari 7.600 orang telah menandatangani.

Baca Juga: Pertama Kalinya dalam Sejarah, 3 Kapal Perang Besar Tiongkok Mendadak Berlayar di Laut China Selatan, Ada Apa?

"Kapal Pemotong Adak Penjaga Pantai adalah kapal bersejarah dan layak untuk pulang," kata petisi tersebut, yang ditujukan kepada Penjaga Pantai AS dan Presiden Joe Biden.

"Kami memiliki rencana untuk menjadikan USCGC Adak sebagai museum untuk memamerkan sejarah Penjaga Pantai dan berfungsi sebagai tugu peringatan 9/11."

Baca Juga: Kekuatan Indonesia Berkurang Setelah Insiden KRI Nanggala-402, Tiongkok Langsung Kirim 3 Kapal Perang Perbatasan Natuna, Ambisi Kuasai Laut China Selatan Kembali Gencar Dilakukan!

Di situs webnya, kelompok itu juga mengatakan: "Jika kita gagal dalam tujuan kita, peringatan dan penghormatan 9/11 akan menjadi piala bagi negara yang dilanda terorisme Islam radikal, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian total terhadap perlindungan lingkungan."

Kampanye kelompok tersebut telah mendapatkan dukungan bipartisan dari tiga anggota kongres AS -dua dari Partai Republik dan satu dari Demokrat- yang mengirim surat ke Departemen Luar Negeri meminta agar penjualan yang direncanakan, dipertimbangkan kembali.