"China tidak memiliki urusan untuk memberi tahu Filipina apa yang dapat dan tidak dapat kami lakukan di perairan kami sendiri," kata dia.
"Putusan arbitrase telah dengan tegas menyatakan bahwa klaim China yang dibatasi oleh apa yang disebut sembilan garis putus-putus menurut 'hak historis' mereka tidak memiliki dasar pada kenyataannya," kata Andolong dalam pernyataannya.
"Oleh karena itu, merekalah yang melanggar batas dan harus berhenti dan pergi. Kami akan terus melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kedaulatan kami."
Pernyataan dari Departemen Pertahanan Filipina datang tak lama setelah Kementerian Luar Negeri China menanggapi latihan militer tersebut dan menyerukan agar latihan tersebut segera diakhiri.
Saat berbicara dengan wartawan, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin ditanya apakah China memiliki komentar tentang Coast Guard Filipina yang melakukan latihan di Laut China Selatan untuk mengamankan yurisdiksi maritim negara itu.
Sebagai tanggapan, Wenbin berkata, "China menikmati kedaulatan atas Kepulauan Nansha, termasuk Pulau Zhongye dan Kepulauan Zhongsha termasuk Pulau Huangyan dan perairan yang berdekatan, dan menjalankan yurisdiksi di perairan yang relevan."
"Kami mendesak pihak terkait untuk menghormati kedaulatan dan hak serta kepentingan China, dan menghentikan tindakan yang memperumit situasi dan meningkatkan perselisihan," tambah Wenbin.
Awal bulan ini, Filipina mengajukan beberapa protes diplomatik ke China, menuduh mereka menangkap ikan secara ilegal dan memiliki lebih dari 240 perahu di perairan teritorial Filipina.
Filipina menggambarkan kapal-kapal China itu "mengerumuni dan mengancam" menurut Reuters.
"Berkerumunnya kapal China secara terus menerus menimbulkan ancaman bagi keselamatan navigasi, keselamatan kehidupan di laut, dan menghalangi hak eksklusif orang Filipina untuk mendapatkan keuntungan dari kekayaan laut di ZEE," kata satu gugus tugas pemerintah Filipina dalam sebuah pernyataan sebelumnya di bulan ini.