:grayscale():blur(7):quality(50)/photo/2024/02/27/majalah-bobo-edisi-terbatas-ke-3-20240227022911.jpg)
Sosok.ID - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, sempat dikecam oleh tujuh organisasi HAM saat hendak berkunjung ke Amerika Serikat (AS).
Diketahui, Prabowo sebelumnya mendapatkan undangan dari Menteri Pertahanan AS Mark Esper.
Mantan rival Presiden Jokowi dalam Pilpres 2019 ini dijadwalkan bertemu dengan para pejabat Pentagon di Washington pada Kamis (15/10/2020) lalu.
Undangan Mark Esper membuat Prabowo dikecam kelompok HAM karena dugaan keterlibatan langsung dalam pelanggaran hak asasi manusia.
New York Times melaporkan, Amnesty International dan enam kelompok hak asasi manusia lainnya sempat meminta pemerintahan Trump untuk membatalkan kunjungan Prabowo.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra Sandiaga Uno angkat suara.
Sandiaga Uno yang juga merupakan rekan cawapres dalam pemilu tahun lalu ini mengatakan, tidak ada kesalahan Prabowo yang terbukti benar.
Dilansir dari TribunWow.com, Minggu (25/10/2020), hal itu disampaikan Sandi saat mengisi acara Talk Show Hot Indonesia.
Menurut Sandiaga Uno, isu pelanggaran HAM oleh Prabowo Subianto telah sejak lama diperhatikan.
"Kelompok HAM telah lama mengangkat isu ini," kata Sandiaga.
"Tapi empat presiden telah melakukan penyelidikan," ujarnya.
Sandiaga menegaskan bahwa tidak ada bukti yang menyasar pada tuduhan yang selama ini ditudingkan pada Prabowo.
"Tidak ada kesalahan Beliau yang terbukti," tegasnya.
Baca Juga: Didaulat Jadi Menhan, Prabowo dan Pasukan Prajurit TNI malah Sibuk Menanam Singkong, untuk Apa?
Ia lantas menyinggung saat dirinya dicalonkan bersama Prabowo dalam pemilihan presiden 2019.
Saat itu, kata sandi, isu pelanggaran HAM ini juga sudah diangkat dan ditanggapi sendiri oleh Prabowo.
Dengan diangkatnya Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan RI, menunjukkan bahwa isu tersebut sudah berakhir, tegas Sandiaga Uno.
"(Prabowo jadi Menhan) menunjukkan isu ini (HAM) akhirnya usai," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya menyadur New York Times, Amnesty International dan enam kelompok HAM mengecam rencana kunjungan Prabowo Subianto.
Mereka mengatakan, hal itu dapat melanggar aturan Amerika Serikat tentang masuknya orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran HAM.
Kunjungan Prabowo juga dianggap akan merusak upaya di Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran.
Terlebih, selama 20 tahun lamanya nama Prabowo Subianto telah masuk dalam daftar hitam sebagai orang yang tak boleh mengunjungi Amerika Serikat.
“Prabowo Subianto adalah mantan jenderal Indonesia yang telah dilarang, sejak 2000, memasuki AS, karena dugaan keterlibatan langsungnya dalam pelanggaran hak asasi manusia,” kata kelompok HAM ynag melayangkan surat untuk Menlu AS Mike Pompeo.
Prabowo, yang pernah menjadi bagian dari Kopassus Indonesia, dinilai telah ditakuti dan disalahkan atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukannya di masa lalu.
Di bawah Presiden Bill Clinton, George W. Bush, dan Barack Obama, dia dilarang mengunjungi Amerika Serikat.
Mantan anggota pasukan khusus yang berusia 68 tahun ini dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM di banyak peristiwa, seperti kerusuhan 1998 dan perang Timor Leste.
Sebagai komandan pasukan khusus negara di bawah Soeharto pada akhir 1990-an, Prabowo diberhentikan dari militer oleh panel jenderal karena memerintahkan penculikan aktivis mahasiswa dalam upaya yang gagal untuk menjaga Soeharto tetap berkuasa.
Prabowo juga dituduh melakukan kekejaman di Timor Timur, bekas provinsi Indonesia yang memisahkan diri pada 1999 dan merdeka pada 2002.
Setelah Soeharto lengser, Prabowo tanpa basa-basi diberhentikan dari militer karena tuduhan melanggar HAM dan tidak mematuhi perintah.
Namun, seperti pejabat tinggi lainnya yang dituduh melakukan kekejaman dan pelanggaran, dia tidak pernah dituntut atau diadili,laporNew York Times. (*)
