Kisah Guru Supraptiningsih, Dipecat Tak Hormat Oleh Bupati Tulungagung, Didenda Rp 10 Juta dan Dipenjara 10 Bulan Kini Menang Kasasi di Tingkat MA

Sosok.ID - Supraptiningsih atau guru SMPN 2 Tulungagung kini kembali tersenyum bahagia.

Bagaimana tidak, Setelah dikabarkan terlibat dalam kasus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Supraptiningsih kini dikabarkan justru memenangkan kasasi MA.

Seperti diketahui, Supraptiningsih mulanya telah dipecat secara tidak hormat oleh Bupati Tulungagung.

Baca Juga: Sombong Tak Butuh Duit, Ahok Lebih Pilih Jadi Gubernur Jakarta Ketimbang Komisaris Pertamina, Padahal Gajinya 19 Kali Lebih Banyak Senilai Rp 180 Juta, Ini Alasanya!

Mengutip dari Surya Malang pada Sabtu (27/6/2020), Ia telah dipenjara selama 10 bulan dengan denda 10 juta.

Pidana tersebut dijalankan Supraptiningsih sebagai hukuman atas tindak pungutan liar (pungli) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2017.

Lantaran hal tersebut akhirnya ia dipecat oleh sang bupati.

Atas kejadian tersebut, Supraptiningsih juga harus kehilangan statusnya sebagai PNS.

Baca Juga: Status dan Haknya Sebagai PNS Dicabut Secara Tidak Hormat oleh Bupati, Guru SMPN 2 Tulungagung yang Divonis Bersalah dalam Kasus Pungli Kini Justru Menangkan Kasasi MA

ISTIMEWA

Pemberitahuan putusan MA dari PTUN Surabaya terkait kasus Supraptiningsih atau guru SMPN 2 Tulungagung yang dijerat kasus Tipikor.

Namun kini, Suprapti dikabarkan telah menggugat balik sang Bupati Tulung Agung.

Sebelumnya Darusman SH selaku kuasa Hukum Supraptiningsih membenarkan bahwa Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan gugatan pemecatan yang dilayangkan sang Bupati Tulungagung.

"Di tingkat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kami kalah, di tingkat banding kami juga kalah. Kami ditingkat kasasi, MA memenangkan kami," terangnya.

Sementara itu, Supraptiningsih kini menggugat balik pemecatan yang dilakukan Bupati dengan sejumlah alasan, di antaranya karena Supraptiningsih hanya dihukum 10 bulan.

Baca Juga: Sudah Gembar-gembor Bakal Segera Nikahi Aurel Hermansyah, Atta Halilintar Tiba-tiba Ingin Ngajak Pisah : Aku Enggak Kuat Tapi Kita Beneran Harus Pisah

Padahal seharusnya, syarat pemecatan itu minimal oknum dihukum selama dua tahun.

Selain itu pada saat melakukan pemecatan, status bupati masih pelaksana tugas (Plt), belum bupati definitif.

"Sebagai Plt bupati tidak berhak mengeluarkan keputusan yang bersifat strategis. Termasuk putusan pemecatan dari PNS," ujarnya.

Dengan hal tersebut, MA akhirnya mengabulkan permohonan kasasi Supraptiningsih.

Baca Juga: Jelas-jelas Ditentang sang Mertua, Artis Tampan Ini Ngotot Ajak Kawin Lari Anak Menteri, Selang Lima Hari Kemudian Langsung Dijemput Polisi

MA memutuskan menyatakan tidak sah Surat Keputusan Bupati Tulungagung Nomor 862.3/164/407.203/2018, tanggal 24 Oktober 2018, tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Supraptiningsih, S.Pd, M.Pd.

Pihak pengadilan juga meminta bupati segera mencabut surat keputusan tersebut.

Menurut Darusalam, pada poin ke 4 dalam surat pemberitahuan disebutkan agak bertentangan.

Poin yang bertolak belakang itu diharapkan terjadi lantaran kesalahan dalam pengetikan.

Baca Juga: Akui Hubungannya dengan Vicky Nitinegoro Layaknya Pasangan Kekasih, Nikita Mirzani Sebut sang Aktor Tak Jago Soal Urusan Ranjang : Dia yang Paling Sebentar

"Makanya kami akan berpatokan pada salinan putusan resminya nanti," tegas Darusman.

Sementara Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Tulungagung, Galih Nusantoro mengaku telah menerima pemberitahuan yang sama.

Hanya saja Galih enggan memberi penjelasan lebih lanjut, karena akan disampaikan lewat konferensi pers.

Sementara itu melansir dari Tribun Jateng, kasus pemecatan guru PNS secara tidak hormat juga terjadi di daerah Kudus beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Tegas Tolak Pinangan Anak Raja Jawa yang Hendak Lamar Putri Sulungnya, Mulan Jameela Dipuji Setinggi Langit oleh Ahmad Dhani : Kalau Ibu-ibu Lain Pasti Langsung Mau

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kudus memecat dua guru dan satu pegawai administrasi sekolah berstatus aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BKPP Kudus Catur Widyatno membenarkan adanya empat ASN yang tengah diproses untuk dipecat.

hal itu dikarenakan mereka telah terbukti membolos kerja sebanyak 176 hari tanpa keterangan.

Baca Juga: Tak Rasakan Sakit Sedikitpun Meski Pisau Dapur Masih Menancap di Kepalanya, Pria Ini Masih Bisa Jalan-jalan Santai Usai Terlibat Pertemuran Berdarah

"Tiga ASN kami usulkan ke Badan Kepegawaian Nasional untuk dipecat karena bolos kerja hingga ratusan hari.

Sementara, seorang guru yang tak masuk selama enam bulan, ternyata mengalami sakit kejiwaan karena faktor keluarga sehingga tidak diusulkan untuk dipecat," jelas Catur.

(*)

Artikel ini pernah tayang di Grid.ID dengan judul "Dipecat Bupati Tulungagung Secara Tidak Hormat, Supraptiningsih Guru PNS yang Diberhentikan Paksa Karena Kasus Tipikor Justru Menang Kasasi MA!"