Yasonna Laoly Jangan Mimpi! Jokowi Tegaskan Tak Bakal Bebaskan Napi Koruptor, Menko Polhukam: Mereka Lebih Bagus Isolasi di Lapas Ketimbang di Rumah

Setelah ditolak Presiden dan Menko Polhukam, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memastikan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, dibatalkan.

Seperti diketahui, PP tersebut mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yang oleh usulan Yasonna Laoly bakal direvisi demi membebaskan napi tindak pidana korupsi.

Baca Juga: Saat Ketidaktegasan Jokowi Dikritik Bekas Pasangannya: Kalau Tidak Ada Larangan Mudik, Ya Mumet Aku, Harusnya Ada Aturan!

Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan, wacana itu dihentikan setelah pemerintah menyatakan tidak berencana merevisi PP tersebut.

"Pemerintah harus seirama, jika Menko Polhukam tidak ada rencana melakukan revisi terhadap ketentuan dimaksud, apalagi perintah Pak Presiden, maka Kemenkumham harus senada dengan keputusan tersebut," kata Bambang, Senin (6/4), dikutip dari Kompas.com.

Bambang menuturkan, merevisi PP juga masih perlu pertimbangan dan kajian yang mendalam.

"Jangan sampai apa yang diputuskan bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta akan menimbulkan polemik," ujar Bambang.

Baca Juga: Fakta Emak-emak Bentak TNI Polri Tolak Isolasi Mandiri, Wali Kota Solo: Mentang-mentang Kaya Jangan Merendahkan, Nggak Mau Diatur Jangan di Solo!

Diberitakan sebelumnya, Yasonna Laoly mengusulkan pembebasan napi koruptor bersamaan dengan dibebaskannya 30.000 napi dewasa dan anak-anak dari tahanan dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona atau penyakit Covid-19.

Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, Yasonna Laoly menyampaikan rencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan untuk merealisasikan wacana pembebasan napi korupsi.

Alasannya, tata laksana pembebasan napi koruptor tidak sama dengan napi umum, dan diatur dalam PP tersebut.

"Karena ada beberapa jenis pidana yang tidak bisa kami terobos karena Peraturan Pemerintah Nomor 99/2012," kata Yasonna dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR yang digelar virtual, Rabu (1/4). (*)