Ia juga menyayangkan tindakan masyarakat dan dunia usaha yang tak mengindahkan instruksi Presiden Joko Widodo.
"Contoh saja sekarang, diimbau untuk mengurangi aktivitas, kendaraan publik dikurangi, eh ternyata masih banyak instansi pemerintah dan perusahaan yang buka kantor. Akibatnya terjadi antrean panjang hampir semua kendaraan publik," ujarnya.
JikaPemerintah Pusat benar-benar menerapkan sistem penguncian nasional, makaIndonesia harus menghadapi konsekuensi matinya ekonomi.
Pilihan ini memaksa pemerintah untuk memberikan jaminan atas terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat.
Supply makanan dan kebutuhan barang pokok pun tak boleh terputus.
Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan jaminan bukan hanya pada masyarakat, namun juga pada dunia usaha.
Oleh karenanya, Piter berharap pemerintah saat ini sesegera mungkin berupaya menyiapkanperencanaan kondisi terburuk akibat dari pandemi Covid-19. (*)