Ada Gubernur Berlagak Presiden, Hantu Berdasi yang Bikin Susah Kembangkan Investasi Daerah, Siapa?

Sosok.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, membuat pernyataan yang mengejutkan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Cartlon Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020), Bahlil melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hadirin bahwa ada gubernur yang dianggapnya berlagak seperti presiden.

Pasalnya, oknum yang disebut Bahlil ini tidak mau melaksanakan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini" kata Bahlil, seperti dikutip oleh Sosok.ID, dilansir dari Youtube Kompas TV (24/2/2020).

Baca Juga: Jadi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi, Prabowo Ogah Singgung Politik: Saya Kira Wajar Karena Beliau Mantan Calon Presiden, Dua Kali

Melalui inpres tersebut, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.

Pernyataan Gubernur Rasa Presiden dari Bahlil Lahadalia ini muncul lantaran perilaku kepala daerah yang menghambat investasi di daerah.

Padahal lembaga yang dia pimpin sudah mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," ungkap Bahlil.

Pun terhadap bupati dan wali kota, diharapkan bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Bukan Hanya karena Unggahan di Facebook yang Diduga Menyindir Jokowi dan Jan Ethes, Dosen Unnes yang Dinonaktifkan Mengaku Dibebastugaskan karena Dua Hal Lainnya

“Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.

Mendengar namanya sering dicatutkan, Jokowi memberikan tanggapan.

"Saya senang kepada Pak Bahlil karena gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden kalau ke daerah untuk menyelesaikan persoalan di daerah enggak apa-apa. Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," kata Presiden.

Sayangnya, Bahlil Lahadalia enggan membuka identitasnya kepala daerah atau gubernur di Kalimantan yang dimaksudnya.

Baca Juga: Menilik Kejahatan HAM Pasca Reformasi 98, Surat Veronica Koman pada Jokowi soal Tahanan Politik dan Harapan Tarik Operasi Militer di Papua, Dianggap Mahfud Hanya Sampah

Saat itu Bahlil hanya menjelaskan bahwa ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat.

Izin usaha yang terdampak dari ulah gubernur itu dari sektor perkebunan hingga tambang. Namun usaha di sektor tersebut ada di seluruh wilayah Kalimantan.

Tak pelak pernyataan Bahlil tersebut membuat bola panas mengelinding kencang. Terlebih mengenai siapa sosok gubernur yang disebut berlagak seperti presiden tersebut.

Diketahui di Kalimantan ada lima provinsi yang dipimpin oleh lima gubernur.

Baca Juga: Terjungkal di Lautan Usai Digulung Ombak Besar, Kapal Rombongan Kunker Presiden Joko Widodo Karam di Labuan Bajo

Rinciannya adalah Kalimantan Barat dipimpin Sutarmidji, Kalimantan Tengah dipimpin Sugianto Sabran, Kalimantan Selatan dipimpin H Sahbirin Noor, Kalimantan Timur dipimpin Isran Noor dan Kalimantan Utara dipimpin Irianto Lambrie.

Baiknya, Kepala BKPM secara gamblang membuka identitas siapa gubernur yang disebutnya memiliki rasa seperti presiden.

Jika memang ada kepala daerah yang tak menjalankan aturan sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres), itu bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius.

Artinya, Presiden Jokowi bisa mengambil langkah tegas terhadap gubernur yang dimaksud. Harapannya, hal itu tak terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan. (Rifka/Sosok.ID)

Sebagian artikel ini telah tayang di banjarmasinpost.co.id dengan judul: Ada Gubernur Rasa Presiden di Kalimantan