Mendengar namanya sering dicatutkan, Jokowi memberikan tanggapan.
"Saya senang kepada Pak Bahlil karena gamblang dan arahnya ke mana juga kelihatan. Meskipun sering pakai nama presiden kalau ke daerah untuk menyelesaikan persoalan di daerah enggak apa-apa. Saya sampaikan enggak apa-apa gunakan nama saya untuk kebaikan dan kecepatan proses," kata Presiden.
Sayangnya, Bahlil Lahadalia enggan membuka identitasnya kepala daerah atau gubernur di Kalimantan yang dimaksudnya.
Saat itu Bahlil hanya menjelaskan bahwa ulah gubernur tersebut membuat proses perizinan investasi menjadi lambat.
Izin usaha yang terdampak dari ulah gubernur itu dari sektor perkebunan hingga tambang. Namun usaha di sektor tersebut ada di seluruh wilayah Kalimantan.
Tak pelak pernyataan Bahlil tersebut membuat bola panas mengelinding kencang. Terlebih mengenai siapa sosok gubernur yang disebut berlagak seperti presiden tersebut.
Diketahui di Kalimantan ada lima provinsi yang dipimpin oleh lima gubernur.
Rinciannya adalah Kalimantan Barat dipimpin Sutarmidji, Kalimantan Tengah dipimpin Sugianto Sabran, Kalimantan Selatan dipimpin H Sahbirin Noor, Kalimantan Timur dipimpin Isran Noor dan Kalimantan Utara dipimpin Irianto Lambrie.
Baiknya, Kepala BKPM secara gamblang membuka identitas siapa gubernur yang disebutnya memiliki rasa seperti presiden.
Jika memang ada kepala daerah yang tak menjalankan aturan sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres), itu bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran serius.