Follow Us

facebookinstagramyoutube_channeltwitter

Ada Gubernur Berlagak Presiden, Hantu Berdasi yang Bikin Susah Kembangkan Investasi Daerah, Siapa?

Rifka Amalia - Senin, 24 Februari 2020 | 11:45
Bahlil Lhadalia melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada gubernur yang berlagak seperti presiden, sehingga menghambat perkembangan ivestasi daerah.
KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM/WISNU WIDIANTORO

Bahlil Lhadalia melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa ada gubernur yang berlagak seperti presiden, sehingga menghambat perkembangan ivestasi daerah.

Sosok.ID - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, membuat pernyataan yang mengejutkan.

Dalam Rapat Koordinasi Nasional BKPM di Hotel Ritz Cartlon Pacific Place, Jakarta, Kamis (20/2/2020), Bahlil melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan hadirin bahwa ada gubernur yang dianggapnya berlagak seperti presiden.

Pasalnya, oknum yang disebut Bahlil ini tidak mau melaksanakan Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

"Harapan kita adalah dengan Inpres tersebut, Bapak Presiden, dan Bapak Mendagri juga kami laporkan, terima kasih Pak Mendagri sudah langsung membuat surat edaran kepada gubernur, bupati, wali kota. Namun perlu kami sampaikan secara terhormat mohon maaf Pak Presiden, belum semua bupati melakukan ini" kata Bahlil, seperti dikutip oleh Sosok.ID, dilansir dari Youtube Kompas TV (24/2/2020).

Baca Juga: Jadi Menteri di Kabinet Kerja Jokowi, Prabowo Ogah Singgung Politik: Saya Kira Wajar Karena Beliau Mantan Calon Presiden, Dua Kali

Melalui inpres tersebut, Presiden Jokowi mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada Kepala BKPM.

Pernyataan Gubernur Rasa Presiden dari Bahlil Lahadalia ini muncul lantaran perilaku kepala daerah yang menghambat investasi di daerah.

Padahal lembaga yang dia pimpin sudah mendapatkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

"Jadi masih ada satu gubernur yang belum (melaksanakan Inpres Nomor 7). Kemarin saya sengaja bilang bahwa mohon maaf, jangan sampai ada bupati yang merasa seperti presiden. Ini bahaya juga karena presiden Indonesia hanya satu namanya Joko Widodo," ungkap Bahlil.

Pun terhadap bupati dan wali kota, diharapkan bisa menyatukan arah kebijakan dengan pemerintah pusat.

Baca Juga: Bukan Hanya karena Unggahan di Facebook yang Diduga Menyindir Jokowi dan Jan Ethes, Dosen Unnes yang Dinonaktifkan Mengaku Dibebastugaskan karena Dua Hal Lainnya

“Begitupun bupati. Kita harus satu, imam kita satu, presiden kita cuma satu, namanya Joko Widodo. Alhamdulillah insyaallah dalam waktu ini kita akan clear-kan. Saya juga tahu bupati/wali kota mana yang belum mau kasih izin-izinnya,” tambahnya.

Source :YouTube Banjarmasin Post

Editor : Sosok

Baca Lainnya





PROMOTED CONTENT

Latest

x