Kena Imbasnya! AS Jatuhkan Sanksi Besar-besaran untuk China, Myanmar dan Korea Utara

Departemen Keuangan juga memilih empat menteri kepala daerah, termasuk Myo Swe Win, yang mengepalai pemerintahan pemerintah militer di wilayah Bago, di mana Departemen Keuangan mengatakan lebih dari 80 orang tewas dalam satu hari di bulan April.

Baca Juga: Saksikan Pembunuhan Keji Tiada Henti, Wanita Myanmar Bergabung dalam Perang Melawan Kudeta: Saya Mengangkat Senjata karena Tak Punya Pilihan

Kanada juga memberlakukan sanksi terhadap empat entitas yang berafiliasi dengan pemerintah militer Myanmar, sementara Inggris memberlakukan sanksi baru terhadap militer.

Myanmar terjerumus ke dalam krisis ketika militer menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi dan pemerintahnya pada 1 Februari, memicu protes harian di kota-kota besar dan kecil, dan pertempuran di perbatasan antara militer dan pejuang etnis minoritas.

Pasukan pemerintah militer yang berusaha menghancurkan oposisi telah menewaskan lebih dari 1.300 orang, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Kelompok kampanye hak asasi manusia, Global Witness, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah-langkah tersebut tidak terlalu berfokus pada industri gas alam Myanmar, sumber utama mata uang asing bagi militer, dan “tidak mungkin secara material berdampak pada keuntungan junta militer.”

Baca Juga: Sangat Keji, Tentara Menghancurkan dan Membakar Persediaan Beras untuk Rakyat Terlantar di Myanmar

Departemen Keuangan juga memasukkan Kantor Kejaksaan Pusat Korea Utara yang telah ditunjuk, bersama dengan mantan menteri jaminan sosial dan baru-baru ini menugaskan Menteri Angkatan Bersenjata Rakyat Ri Yong Gil, serta universitas Rusia untuk memfasilitasi ekspor pekerja dari Korea Utara. .

Korea Utara telah lama meminta pencabutan hukuman AS dan sanksi internasional yang dikenakan atas program senjata nuklirnya dan mengecam kritik AS terhadap catatan hak asasi manusianya sebagai bukti kebijakan bermusuhan terhadapnya.

Pemerintahan Biden telah berulang kali meminta Korea Utara untuk terlibat dalam dialog mengenai program nuklir dan misilnya, tetapi tidak berhasil.

Departemen Luar Negeri AS pada hari Jumat juga melarang 12 orang bepergian ke AS, termasuk pejabat di China, Belarusia, dan Sri Lanka.

Baca Juga: Militer China dan Korea Utara BIkin Jepang Gemetaran, PM Sebut Negeri Sakura Makin Parah