Nekat! Xi Jinping Bangun Pangkalan Militer Dekat Dari Indonesia, Pentagon Ajak Jokowi dan Negara ASEAN Bergabung Lawan Tiongkok di Laut China Selatan

Saat ditanya tentang kegiatan Beijing baru-baru ini, pakar politik internasional Dr Jay Batongbacal mengatakan kepada ANC, China pada dasarnya menambahkan peralatan lensa survei, seperti radar, yang sejak awal sudah banyak ditanam terumbu karang.

"Penambahan radar baru tampaknya menunjukkan bahwa mereka benar-benar memperluas kemampuan pulau buatan ini," jelasnya seperti yang dilansir Express.co.uk.

Dia menambahkan, "Dan kemudian fakta itu terus berlanjut meskipun semua yang telah terjadi di seluruh dunia, itu benar-benar menunjukkan niat China untuk benar-benar mengembangkan pulau-pulau buatan ini menjadi pangkalan militer besar-besaran."

Salah satu citra satelit menunjukkan struktur silinder permanen sepanjang 16 meter sedang dalam pengembangan di Mischief Reef.

Baca Juga: Termasuk ASEAN dan IndonesiaKudu Waspada! Coast Guard China Bebas Gunakan Kekerasan Berkat UU Baru, Potensi Perang Laut China Selatan Meningkat

Ini menjadi sinyal bahwa kemungkinan China memasang struktur antena di pangkalan militernya.

Analis citra geospasial Simularity melaporkan tanda-tanda struktur radar yang ditambahkan mulai muncul pada awal Oktober 2020.

"Struktur beton mungkin telah mengalami konstruksi internal tambahan antara 23 November dan 1 Februari 2021," demikian bunyi laporan dari organisasi tersebut.

Mischief Reef telah menjadi pusat ekspansi Tiongkok di Laut China Selatan sejak pertengahan 1990-an, ketika Beijing membangun struktur panggung pertama dengan klaim bahwa mereka perlu menyediakan tempat berlindung bagi para nelayan.

Baca Juga: Militer Tiongkok Bakal Dengan Remuk Dengan Mudah, Perancis Kini Unjuk Gigi di Laut China Selatan dengan Kapal Selam Nuklirnya!

Berita tentang bangunan baru di pusat tersebut mendorong Departemen Pertahanan Nasional Filipina untuk memverifikasi kebenaran laporan tersebut sebelum mengomentari kemungkinan penambahan bangunan baru.

Kelompok nelayan Pamalakaya mengecam dugaan pembangunan tersebut, mengutip keputusan pengadilan arbitrase internasional yang memberikan Manila hak berdaulat atas wilayah tersebut.