Penasehat Keraton Agung Sejagat Minta AS Kembalikan Kepemilikan Dunia Sesuai Perjanjian Majapahit, Gubernur Jateng: Pemerintah Purworejo Harus Minta Klarifikasi

Baca Juga: Istri Hakim PN Medan Sekongkol dengan Pacar Gelap Habisi Nyawa Suami, Adik Esekutor Sempat Curiga Zuraida Manfaatkan Kakaknya: Abang Orangnya Lurus

Perjanjian 500 tahun tersebut dilakukan oleh Dyah Ranawijaya sebagai penguasa imperium Majapahit dengan Portugis sebagai wakil orang barat atau bekas koloni Kekaisaran Romawi di Malaka pada 1518.

Resi Jodiningrat menyampaikan dengan berakhirnya perjanjian tersebut, maka berakhir pula dominasi kekuasaan barat mengontrol dunia yang didominasi Amerika Serikat setelah Perang Dunia II.

Menurutnya, kekuasaan tertinggi harus dikembalikan ke pemiliknya, yaitu Keraton Agung Sejagat sebagai penerus Medang Majapahit yang merupakan Dinasti Sanjaya dan Syailendra.

Baca Juga: Kepergok Main Serong dengan Pelakor, Pria Ini Ngamuk dan Usir Istri dengan Balok Kayu Usai Pacar Gelapnya Menangis Ditampar Bini: Pergi Kamu, Pergi!

Kendati memiliki visi misi yang mulia dan telah ditegaskan bukan penyebar aliran sesat, keberadaan Keraton Agung Sejagat gawangan Totok Santosa ini rupanya tak sepenuhnya diterima warga sekitar.

Melansir Kompas.com, Selasa (14/1/2020) keberadaan kelompok tersebut justru membuat warga resah dengan kegiatan mereka.

Pihak Polres Purworejo bahkan telah berencana bakal menyambangi dan menemui pemimpin kelompok tersebut.

"Kami mengetahui informasi tersebut, namun tindak lanjut belum bisa sampai langkah hukum dan kita akan bareng-bareng melakukan klarifikasi," kata Wakapolres Purworejo Kompol Andis Arfan Tofani, Senin (13/1/2020).

Baca Juga: Ngaku Sebagai Penerus dan Bakal Lanjutkan Majapahit yang Runtuh 500 Tahun Lalu, Keraton Agung Sejagat di Purworejo Bikin Resah Warga, Penasehat Keraton Tegaskan KAS Bukan Aliran Sesat

Tak hanya mendapatkan perhatian dari pihak kepolisian, keberadaan Keraton Agung Sejagat ini juga menyita perhatian Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

Dilansir Sosok.ID dari Kompas.com dan Tribun Jateng, Selasa (14/1/2020), Ganjar Pranowo menilai pelu adanya kajian ilmiah lebih lanjut terkait klaim sekelompok orang ini.