Sosok.ID - Filipina semakin geram dengan ulah China di kawasan Laut China Selatan.
Sampai-sampai, Menteri Luar Negeri (Menlu) Filipina Teodoro Locsin harus mengeluarkan sumpah serapah untuk mengusir China dari laut mereka.
Sumpah serapah tersebut diungkapkan Teddy lewat akun Twitter-nya.
"China temanku, seberapa sopan saya bisa mengatakannya? Coba kulihat... O... Enyahlah," tulisnya di akun Twitter @teddyboylocsin.
Locsin yang dikenal sering menggunakan bahasa kasar di Twitter bahkan mengibaratkan China seperti orang bodoh yang memaksakan perhatian pada pria tampan untuk menjadi temannya.
Seperti yang diwartakan Sosok.ID sebelumnya, beberapa pekan terakhir kedaulatan Filipina terus terancam dengan keberadaan kapal-kapal China.
Dilansir dari Express.co.uk, sebanyak 200 kapal China berkerumun di Whitsun Reef yang merupakan bagian dari kedaulatan Filipina.
Tidak hanya mengancam kedaulatan Filipina, keberadaan kapal-kapal tersebut juga ikut mengeruk sumber daya alam Negeri Lumbung Padi.
Selain itu, melansir dari Kompas.com, Kementerian Luar Negeri Filipina menuduh penjaga pantai China melakukan tindakan agresif terhadap kapal-kapal Filipina.
Kapal yang dimaksud adalah kapal Filipina yang tengah melakukan latihan maritim di dekat Scarborough Shoal yang diperebutkan dua negara.
Scarborough yang dikuasai China itu merupakan salah satu daerah penangkapan ikan terkaya di kawasan tersebut.
Kini wilayah yang berada 240 km di sebelah barat pulau Luzon Filipina itu menjadi titik perselisihan di antara dua negara.
Terkait masalah tersebut, Kemenlu Filipina telah mengajukan protes diplomatik bulan lalu.
Kemenlu Filipina mengatakan, kehadiran kapal-kapal China itu merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Filipina.
Kantor berita AFP melaporkan, Kedutaan Besar China di Manila belum menanggapi tweet sumpah serapah Locsin maupun sengketa di Scarborough itu.
Sekadar informasi, sejak 2012 China telah merebut Scarborough Shoal.
China juga mengacuhkan keputusan pengadilan internasional 2016 yang menyatakan klaim historisnya atas sebagian besar Laut China Selatan tidak berdasar.
(*)