China Makin Pede Klaim Laut Natuna Setelah Kuasai Wilayah-wilayah Utama di Laut China Selatan Ini, Dikira Indonesia Bisa Dibeli!

Sebaliknya, Indonesia mengkotak-kotakkan masalah dengan memisahkan hubungan bilateral dengan Cina dari masalah Laut Natuna Utara, sengketa Laut Cina Selatan dan politik kekuatan besar.

Pendekatan ini tampaknya masuk akal mengingat kompleksitas masalah tersebut dan fakta bahwa China adalah masalah kebijakan luar negeri yang paling terpolarisasi di dalam negeri saat ini.

Elit Indonesia juga semakin bergantung pada private benefit dan public goods yang diberikan China, terutama yang diperpanjang selama pandemi Covid-19.

Tetapi karena mereka lebih khawatir tentang pengawasan publik atas transaksi dengan China, kebijakan strategis Indonesia menjadi kurang transparan.

Strategi zona abu-abu China berhasil ketika ada kurangnya transparansi di Indonesia.

Para pembuat kebijakan tampaknya tidak dapat memahami berbagai pilihan antara menyerah secara diam-diam atau berperang memperebutkan perikanan.

Cacat ini menjelaskan kegagalan Jakarta untuk meluncurkan tanggapan yang berarti terhadap taktik zona abu-abu Beijing.

Pembuat kebijakan Indonesia belum secara serius mempertimbangkan berbagai opsi yang tersedia, seperti membentuk aliansi maritim minilateral atau meninjau proyek-proyek Inisiatif Sabuk dan Jalan China.

Tetapi jika Widodo tidak tertarik untuk mengarahkan respons strategis, setiap pemangku kepentingan – mulai dari angkatan laut dan penjaga pantai hingga Kementerian Luar Negeri – akan mengembangkan rencana aksinya sendiri yang berbeda.

Tanggapan yang ideal akan melibatkan pembuat kebijakan Indonesia yang mengartikulasikan tujuan yang terbatas dan dapat dicapai untuk melawan China di Laut Natuna Utara.

Dengan tujuan yang terukur, Indonesia dapat lebih menentukan alat yang tepat untuk mencapainya.

Namun yang lebih penting, Indonesia perlu mengintegrasikan – tidak hanya mengoordinasikan – alat-alat tata negara ini untuk merespons dengan baik.