China Makin Pede Klaim Laut Natuna Setelah Kuasai Wilayah-wilayah Utama di Laut China Selatan Ini, Dikira Indonesia Bisa Dibeli!

Respons keamanannya juga serampangan, tidak konsisten, dan sebagian besar simbolis.

Jelas tidak ada tekanan balik ekonomi atau politik yang kuat dari Jakarta.

Pembuat kebijakan Indonesia tidak jelas tentang tujuan melawan China.

Beberapa orang percaya bahwa membuat China untuk melepaskan klaim “sembilan garis putus-putus” atas Laut China Selatan tidak mungkin tercapai.

Yang lain seperti Presiden Indonesia Joko Widodo lebih memilih resolusi krisis daripada pencegahan untuk menghindari kebisingan strategis yang mengganggu agenda domestiknya.

Banyak yang percaya bahwa perilaku China hanyalah masalah penegakan hukum, bukan masalah strategis.

Kurangnya kejelasan ini adalah tanda pertama dari kegagalan strategis. Alih-alih mengejar tujuan terbatas dan dapat dicapai untuk menghentikan serangan ilegal China ke Laut Natuna Utara, para pembuat kebijakan Indonesia menerima tanggapan yang lemah.

Perbuatan hampa seperti mengadakan rapat kabinet di atas kapal perang, bisa dijual di dalam negeri sebagai “menegaskan keras” kedaulatan Indonesia.

Pemikiran kacau seperti itu sebagian disebabkan oleh desakan pembuat kebijakan Indonesia bahwa negara tersebut tidak mempertaruhkan klaim dalam sengketa Laut Cina Selatan.

Indonesia memiliki hubungan bilateral yang kuat dengan China dan posisinya di Laut China Selatan diakui secara hukum di bawah hukum internasional.

Ini berarti pembuat kebijakan Indonesia cenderung melihat serangan zona abu-abu sebagai masalah penegakan hukum maritim jangka pendek, daripada langkah strategis yang lebih luas oleh China.

Kurangnya kejelasan menyebabkan kurangnya koherensi strategis yang diperlukan untuk mengintegrasikan lebih banyak instrumen diplomatik, militer dan ekonomi ke dalam serangan balik habis-habisan terhadap perambahan China.