Myanmar Berdarah-darah! Indonesia dan ASEAN Dijegal Junta, Tak Sudi Pertemukan dengan Aung San Suu Kyi

Sosok.ID - Junta militer yang berkuasa di Myanmar, mengizinkan utusan khusus Asia Tenggara termasuk Indonesia untuk mengunjungi negara itu.

Tetapi, mereka tidak akan mengizinkan ASEAN untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi.

Dikutip dari Reuters, Aung San Suu diketahui ditahan sejak digulingkan pada kudeta 1 Februari 2021.

Juru bicara junta mengklaim, mantan pimpinan yang terpilih secara demokratis tersebut didakwa melakukan kejahatan.

Baca Juga: Junta Militer Myanmar Kolot, ASEAN Tak Sudi Undang Pengacau ke KTT

Hal itu pula yang menyebabkan junta tak memberi izin ASEAN untuk bertemu Aung San Suu Kyi.

Juru bicara Zaw Min Tun mengatakan, penundaan di PBB yang menyetujui pencalonan duta besar PBB dari pemerintah militer bermotif politik.

Dia mengatakan PBB dan negara-negara serta organisasi lain "harus menghindari standar ganda ketika mereka terlibat dalam urusan internasional".

Baca Juga: Berita Besar, Aung San Suu Kyi 'Kembali' Setelah Disandera Junta Militer Sejak Kudeta Myanmar 1 Februari

Pernyataan juru bicara itu, yang dikeluarkan oleh militer dalam ringkasan tertanggal Rabu (13/10/2021), datang ketika tekanan internasional meningkat pada junta untuk menerapkan rencana perdamaian lima poin yang disepakati oleh jenderal utamanya Min Aung Hlaing pada bulan April dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Myanmar berada dalam kelumpuhan politik dan ekonomi sejak kudeta militer 1 Februari, yang memicu curahan kemarahan dan protes yang belum mereda, dengan beberapa warga sipil membentuk milisi untuk menghadapi tentara yang kuat.

Erywan Yusof, utusan khusus blok itu, mengatakan, kelambanan junta terhadap rencana ASEAN itu "sama saja dengan mundur" dan beberapa negara anggota "berdiskusi secara mendalam" tentang mengecualikan Min Aung Hlaing dari pertemuan puncak bulan ini.

Baca Juga: 'Sampai Kiamat Tidak Ku Maafkan!', Terjadi Perang Mematikan Milisi vs Militer Myanmar, Sedikitnya 20 Tewas

Erywan awal pekan ini menyampaikan bahwa dia sedang berkonsultasi dengan partai-partai di Myanmar, tidak memihak atau posisi politik dan menantikan kunjungan.

Juru bicara junta juga menegaskan sistem peradilan Myanmar adil dan independen akan menangani kasus Aung San Suu Kyi sesuai dengan itu, menambahkan ketua hakim ditunjuk oleh pemerintah sebelumnya. (*)