Laut China Selatan Telah Ditelan, Beijing Menyalak Tak Takut Perang Saat Konflik Mengencang, Serangkaian Rudal Balistik Jadi Peringatan

Pemindahan kapal induk, lapangan terbang, dan senjatanya ke wilayah tersebut telah mendapatkan julukan bagi kelompok pangkalan sebagai: "Tembok Pasir Besar".

Foto-foto yang diterbitkan oleh Philippine Daily Inquirer menunjukkan kapal kargo dan kapal pemasok, yang tampaknya mengirimkan bahan bangunan ke pulau-pulau yang dikuasai China.

Baca Juga: Belum Mulai, Malaysia Sudah 'Tergopoh-gopoh' Diajak Diskusi Empat Mata dengan China, Negara Tetangga Indonesia Jiper Duluan: Kami Mau Miltilateral!

Gambar lain menunjukkan landasan pacu, hanggar, menara kontrol, helipad, dan kubah, serta serangkaian bangunan bertingkat yang dibangun China di atas terumbu karang.

Penembakan rudal terjadi di tengah kekhawatiran berkurangnya batas hulu ledak nuklir.

Sementara itu AS secara resmi menarik diri dari Perjanjian Pasukan Nuklir Jangka Menengah pada 2 Agustus 2019, memicu kekhawatiran bahwa perlombaan senjata baru dapat terjadi.

Perjanjian Pasukan Nuklir Jarak Menengah 1987 yang ditandatangani antara Washington dan Uni Soviet melarang penggunaan rudal balistik darat, rudal jelajah, dan peluncur rudal kedua negara.

Baca Juga: Bukan karena Miliki Kekuatan Militer Tertinggi di Asia, Rupanya Inilah yang Buat Tiongkok Tebal Muka Pertahankan Klaim Nine Dash Line di Laut China Selatan Meski Jelas-jelas Ditentang Dunia

Jenis persenjataan ini dapat mencapai target dari jarak menengah, diatur pada jarak antara jarak 500 km dan jangkauan 5.500 km tergantung pada jenis sistemnya.

Presiden Donald Trump mengumumkan pada Oktober 2018 bahwa ia ingin menarik AS keluar dari Perjanjian Kekuatan Nuklir Jangka Menengah (INF), menuduh Moskow melanggar ketentuan perjanjian senjata nuklir.

Tetapi Kremlin telah menolak tuduhan tersebut, menekankan bahwa pembatalan perjanjian INF akan memaksa Rusia mengambil tindakan untuk memastikan keamanannya.

Sekarang kedua negara sedang menguji sistem rudal yang sebelumnya dilarang berdasarkan perjanjian 1987.