Tak Sudi Dikadali Tiongkok, Kemenlu Nyatakan Indonesia Tegas Tolak Klaim Nine Dash Line di Hadapan Wakil Dubes China

Personel KN Nipah kemudian melakukan kontak dengan personel kapal coast guard China sebagai upaya persuasif untuk mengusir mereka dari Laut Natuna Utara.

Akan tetapi, pihak kapal coast guard China bersikeras bahwa mereka sedang berpatroli di area nine dash line Tiongkok.

Sekadar informasi, nine dash line (sembilan gari putus-putus) adalah garis yang dibuat sepihak oleh China tanpa melalui konvensi hukum laut di bawah PBB atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).

Baca Juga: Lagaknya Tawarkan Proposal Kekuatan Gabungan di Laut China Selatan, Nyatanya China hanya Galagasi ke Indonesia, Bakal Selalu Bermuka Dua hingga Berhasil Kuasai Perairan Natuna

Dalam peta Laut China Selatan yang diterbitkan China mengacu pada nine dash line, wilayah perairan China membentang ribuan kilometer jaraknya dari daratan utama Tiongkok.

Bahkan, klaim nine dash line itu berdampak pada hilangnya perairan Indonesia sekitar 83.000 kilometer persegi atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna.

Namun, pada 2016 silam, PBB telah memutuskan klaim wilayah China terhadap keseluruhan wilayah Laut China Selatan tidak sah.

Karena tak kunjung pergi, Bamkala pun harus melakukan koordinasi dengan berbagai sektor untuk mengusir kapal coast guard China itu.

Baca Juga: PBB Telah Putuskan Klaim Sepihak China Terhadap Perairan Natuna Tidak Sah Sejak 2016, Ternyata Inilah 'Senjata' yang Digunakan Tiongkok Hingga Tak Kenal Takut Saat Masuki Wilayah Indonesia

Mulai dari TNI Angkatan Laut (AL), Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), serta Kemenlu.

Berkat koordinasi itu, kapal coast guard China itu akhirnya bersedia hengkang dari Laut Natuna Utara pada Senin (14/9/2020) siang.

Sebelum pergi, personel KN Nipah dan kapal coast guard China sempat bersitegang selama 48 jam melalui radio.