"Mengubah penunjukan administrasi pada saat ini hanya dapat membuat perselisihan lebih rumit dan membawa lebih banyak risiko krisis," kata Li Haidong, seorang profesor di Institut Hubungan Internasional Universitas Hubungan Luar Negeri China kepada Global Times.
Memang krisis kedua negara mengenai sengketa kepulauan tersebut pernah terjadi sebelumnya termasuk tahun 2012 silam.
Saat itu, Jepang menasionalisasi pulau-pulau yang dimiliki secara pribadi untuk menangkal penjualan yang direncanakan gubernur Tokyo saat itu, seorang nasionalis garis keras yang dilaporkan berharap untuk mengembangkan pulau-pulau tersebut.
Rencana Jepang itu memicu protes jalanan besar dan sangat tidak biasa di seluruh China, di tengah gelombang sentimen nasionalis.
Demonstrasi berubah menjadi kekerasan ketika pengunjuk rasa melemparkan puing-puing ke Kedutaan Besar Jepang di Beijing, menggeledah toko-toko dan restoran-restoran Jepang dan menjungkirbalikkan mobil-mobil Jepang.
Sedang China mengklaim sejak tahun 1400-an, kepulauan tersebut sudah menjadi wilayah Tiongkok sebagai titik singgah bagi nelayan saat melaut.
Namun, Jepang tidak melihat jejak kontrol China atas pulau-pulau dalam survei 1885, sehingga secara resmi kepulauan tersebut sebagai wilayah berdaulat Jepang pada tahun 1895.
Sekelompok pemukim memproduksi ikan kering dan mengumpulkan bulu, dengan pulau-pulau yang memiliki lebih dari 200 penduduk pada satu titik, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.
Jepang kemudian menjual pulau-pulau itu pada tahun 1932 kepada keturunan para pendatang asli, tetapi pulau-pulau itu akhirnya ditinggalkan.
Jepang menyerah pada akhir Perang Dunia II pada tahun 1945, pulau-pulau itu dikelola oleh pasukan pendudukan AS setelah perang.