Anggap Masih Menjadi Bagian NKRI, Pemerintah Bakal Putuskan Masalah Penjemputan WNI Eks ISIS pada Mei atau Juli 2020

Sosok.id - Masalah pemulangan warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) menjadi polemik belakangan ini.

Keluarga yang anggotanya tak bisa pulang ke Indonesia terus mendesak pemerintah agar menjemput mereka yang kini berada di Suriah.

Namun, masyarakat lain tak mau menerima mereka yang sudah terpapar ISIS karena dianggap akan menimbulkan masalah yang lebih besar.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan Pemerintah saat ini masih mengkaji perlu tidaknya pemulangan 600 WNI Eks ISIS ke Indonesia.

Baca Juga: Tak Rela Berikan Uang Tunjangan Anak pada Mantan Istri, Pengusaha Ini Nekat Bakar Uang Tunai Miliknya Sebesar Rp 10 Miliar dan Jual Asetnya

Pemerintah akan memutuskan nasib WNI tersebut antara Mei atau Juli.

"Saya percaya pada waktunya bapak Presiden akan menimbang karena ini kan dilihat Pak Wakil Presiden. Beliau yang menjadi koordinator untuk urusan radikalisme dan terorisme, mungkin Mei atau Juli," ujar Ngabalin dalam diskusi di Kawasan Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020).

Menurut Ngabalin pemerintah tidak bisa langsung memutuskan menerima atau menolak kepulangan para WNI tersebut.

Sebagai perangkat yang menjalankan sebuah negara, pemerintah harus mempertimbangkan dengan matang setiap keputusan yang akan dibuat.

Baca Juga: 'Kematian Tidak Bisa Dihindari oleh Semua Orang' Bunyi Unggahan Facebook Oknum Tentara Saat Lakukan Aksi Penembakan Massal di Sebuah Mal di Thailand

"Namanya juga negara demokrasi, namanya juga pemerintahan. Karena ada aturannya memang, ini yang sedang dipertimbangkan dan dipelajari. Pemerintah akan konsentrasi, kasih waktu saja," katanya.

Menurutnya bila kemudian WNI tersebut dipulangkan maka perlu disusun mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru.

Sama halnya apabila WNI tersebut tidak dipulangkan maka perlu ada argumen yang hukum yang kuat.

"Jadi maksud saya, biarlah ini menjadi pembahasan tingkat pemerintah sehingga mohon maaf tidak boleh ada orang yang desak-desak pemerintah untuk urusan ini. Nanti kalau mau dibahas ya dibahas, kalau tidak ya juga tidak apa," katanya.

Baca Juga: Khawatir akan Tularkan Virus Corona, Pasangan Ini Hadiri Pernikahan Sendiri Secara Online, Tamu Undangan Saksikan Mereka dari Tempat Karantina Melalui Live Streaming

Pemerintah tidak bisa cabut kewarganegaraan 600 WNI

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menganggap 600 WNI Eks ISIS bukan bagian dari Indonesia lagi. Karena secara Undang-undang kewarganegaraan mereka tidak menjadi bagian dari negara lain.

"Dalam UU kewarganegaraan kita, orang itu keluar atau tidak menjadi WNI lagi itu karena dia menjadi WN lain, menerima paspor lain, bersumpah setia pada negara lain. Pertanyaannya ISIS negara bukan? UN mengatakan ISIS ini organisasi terrorism bukan negara," kata Taufan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020).

Sehingga menurutnya, pemerintah tidak bisa mengabaikan para WNI tersebut berdasarkan kewarganegaraan.

Baca Juga: Saksikan Langsung sang Ibu Ditikam Pakai Pisau oleh Orang Asing, Dua Balita Ini Hanya Bisa Menangis Kencang Saat Nyawa Ibunya Dihabisi Seorang Pria Berjaket Hitam

Pemerintah juga menurut Taufan tidak bisa serta merta mencabut kewarganegaraan 600 WNI tersebut. Pencabutan kewarganegaraan akan menyebabkan statless.

"Kita punya ratusan ribu orang, Komnas HAM punya MOU dengan Malaysia mengurusi ratusan ribu orang Indonesia yang stateles di Malaysia. jangan jadi preseden," katanya.

Pemerintah menurutnya akan dikecam oleh dunia internasional bila menggap 600 orang tersebut bukan lagi WNI. Pemerintah harus cermat dalam menyikapi polemik pemulangan WNI tersebut.

Oleh karena itu Komnas HAM menyarankan pemerintah membuat profiling para WNI itu. Hal tersebut berguna untuk menentukan treatmen bagi para WNI itu.

Baca Juga: Mengaku Tak Sanggup Jalani Dua Pekerjaan Sekaligus, Wanita Pemilik 11 Perusahaan Ini Carikan Istri Kedua untuk sang Suami, Tak Lupa Siapkan Pula Segala Kebutuhan Acara Pernikahan

Karena menurut dia, permasalahannya bukan pulang atau tidak pulang ke Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang bisa pulang dan sebagian tidak bisa pulang.

"Ya kalau gak mau mengurusi ya saya keliru, kita harus mengurusi apa itu? satu warga negara kita, meski ia jadi monster luar biasa, ya dia tetap WNI yang kita urusi, cara mengurusinya gimana, ditindak secara hukum kan, seperti Aman Abdurahman dia monster dia yang melakukan peledakan di Indonesia, dia katakanlah aktor intelektual dari gembong teroris, kan diurus oleh indonesia, cara ngurusnya dia di proses di nusakambangan, " pungkasnya.

Lakukan profiling

Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa menyikapi polemik pemulangan 600 WNI Eks ISIS tidaklah sederhana. Setiap kebijakan yang diambil pasti akan memicu kontra atau kritikan.

Baca Juga: Belum Genap Sebulan Menikah, Pria Ini Diduga Terkena Virus Corona Saat Bulan Madu di Kapal Pesiar, sang Istri Merengek Tak Mau Dipisahkan dengan Suaminya : Aku Tak Mau Dipisahkan!

Pihaknya menurut Taufan menyarankan agar pemerintah menyusun profiling tersebut dahulu kepada 600 WNI Eks ISIS tersebut.

"Saya katakan tadi di profiling, sebetulnya gak bener juga kalau kita kira bahwa BNPT gak punya data, punya. Kami pernah berdiskusi dengan Densus mereka punya data, tapikan datanya perlu di update, divalidasi lagi supaya kemudian dapat yang lebih akurat, dari data yang lebih akurat itu baru dikenali satu persatu," kata dia dalam diskusi di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu, (9/2/2020).

Profiling tersebut menurut Taufan bertujuan untuk menentukan pendekatan atau treatmen apa bagi para WNI tersebut. Setiap orang pendekatannya akan berbeda-beda. Karena menurut dia, permasalahannya bukan pulang atau tidak pulang ke Indonesia. Ada sebagian dari mereka yang bisa pulang dan sebagian tidak bisa pulang.

Ia mencontohkan bagi mereka yang sengaja meninggalkan Indonesia, merusak nama Indonesia untuk bergabung dengan ISIS maka bisa diadili di negara tersebut atau di negara kini mereka berada. Untuk langkah tersebut pemerintah perlu menjalin kerjasama dengan negara lain.

Baca Juga: Dikira Sudah Meninggal, Gadis yang Hilang 5 Tahun Lalu Tiba-tiba Pulang ke Rumah Setelah Keluarga Rutin Gelar Tahlilan

"Kita bisa menggunakan pihak ketiga, oke diadili katakanlah di Irak kah, atau diadili di Turki, tapi Indonesia harus membangun bilateral, agreement dengan turki kesepakatan supaya dia tidak pulang ke indonesia tapi diadili di Turki," katanya.

Atau mereka yang dokumennya lengkap bisa dipulangkan ke Indonesia untuk diadili oleh hukum di Indonesia dengan ancaman 12 tahun penjara. Berdasarkan pasal 26B Undang-undang anti terorisme para WNI Eks ISIS tersebut bisa divonis 12 tahun penjara.

"Kalau dia hanya anggota dia beda lagi hukuman dasarnya," katanya.

Dengan seperti itu pemerintah bisa memulangkan mereka yang tidak sengaja meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan ISIS. Misalnya seperti bayi dan anak anak.

Baca Juga: Walaupun Dikenal Galak hingga Sering Buat Orang salah Paham, Kehadiran Ahok Ternyata Masih Dirindukan oleh Banyak Masyarakat, Seorang Warga Jakarta Ungkap Alasannya

"Ada yang memang seperti tadi bayi, pilihannya mau gak mau pulang, tapi ya sudah kesini siapa yang ngurus kan harus dipikirkan mitigasinya. Nah pemerintah menurut saya harus segera melakukan," pungkasnya.

Ngabalin: Jangan merengek pulang

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan bahwa pemerintah saat ini sedang membahas mengenai perlu tidaknya 600 WNI Eks ISIS dipulangkan ke Indonesia.

Berbagai masukan sedang dikaji untuk kemudian dijadikan keputusan pemerintah terhadap para WNI tersebut.

Baca Juga: Klaim Sudah Penggal Lebih dari 100 Orang, Algojo ISIS Mengaku dapat Bayaran Segini untuk Setiap Kepala yang Sudah Terpenggal

"Jadi maksudnya begini, makannya dalam beberapa kesempatan saya selalu bilang, bahwa tentu pemerintah menimbang-nimbang. Sebagai sebuah negara demokrasi yang besar dan kepribadian Bapak Presiden seperti itu, maka saya dalam berbagai kesempatan selalu saya bilang ini sedang dibahas. Usulan dalam bentuk apapun juga ini sedang dibahas," ujar Ngabalin dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020).

Secara pribadi Ngabalin berharap para WNI yang meninggalkan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok teroris tersebut tidak membebani pemerintah.

"Siapa-siapa yang pergi atas nama dirinya, untuk kesenangan dirinya untuk memilih ideologinya kemudian pergi dan keluar Indonesia, kemudian menempuh jalan surgawinya, tempuhlah jalan itu, kau selamat atau kau tidak selamat, itu urusanmu. Jangan lagi membebani, negara pemerintah, serta rakyat Indonesia dengan rencana pemulanganmu," kata dia.

Apalagi menurut Ngabalin, para WNI tersebut pergi atas kemauan sendiri. Mereka bergabung dengan ISIS dengan menjelek-jelekan Indonesia. Oleh karena itu, sebaiknya para WNI tersebut tidak merengek untuk pulang ke Indonesia.

Baca Juga: Hendak Melahirkan, Wanita Ini Ngotot Ikut Tes CPNS Walaupun Sudah Bukaan Dua, Panitia Sampai Siapkan Ambulans dan Tim Medis Khusus untuk Berjaga

"Karena Sudah menyebutkan negara ini negara thoghut, negara kafir, dia merobek-robek membakar paspornya, makan itu kau punya paspor," pungkasnya.(Taufik Ismail)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Pemerintah Akan Putuskan Masalah Pemulangan WNI Eks ISIS Mei atau Juli