Anggap Masih Menjadi Bagian NKRI, Pemerintah Bakal Putuskan Masalah Penjemputan WNI Eks ISIS pada Mei atau Juli 2020

Menurutnya bila kemudian WNI tersebut dipulangkan maka perlu disusun mekanisme yang tepat agar tidak menimbulkan masalah baru.

Sama halnya apabila WNI tersebut tidak dipulangkan maka perlu ada argumen yang hukum yang kuat.

"Jadi maksud saya, biarlah ini menjadi pembahasan tingkat pemerintah sehingga mohon maaf tidak boleh ada orang yang desak-desak pemerintah untuk urusan ini. Nanti kalau mau dibahas ya dibahas, kalau tidak ya juga tidak apa," katanya.

Baca Juga: Khawatir akan Tularkan Virus Corona, Pasangan Ini Hadiri Pernikahan Sendiri Secara Online, Tamu Undangan Saksikan Mereka dari Tempat Karantina Melalui Live Streaming

Pemerintah tidak bisa cabut kewarganegaraan 600 WNI

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa menganggap 600 WNI Eks ISIS bukan bagian dari Indonesia lagi. Karena secara Undang-undang kewarganegaraan mereka tidak menjadi bagian dari negara lain.

"Dalam UU kewarganegaraan kita, orang itu keluar atau tidak menjadi WNI lagi itu karena dia menjadi WN lain, menerima paspor lain, bersumpah setia pada negara lain. Pertanyaannya ISIS negara bukan? UN mengatakan ISIS ini organisasi terrorism bukan negara," kata Taufan dalam diskusi di Jakarta Pusat, Minggu, (9/2/2020).

Sehingga menurutnya, pemerintah tidak bisa mengabaikan para WNI tersebut berdasarkan kewarganegaraan.

Baca Juga: Saksikan Langsung sang Ibu Ditikam Pakai Pisau oleh Orang Asing, Dua Balita Ini Hanya Bisa Menangis Kencang Saat Nyawa Ibunya Dihabisi Seorang Pria Berjaket Hitam

Pemerintah juga menurut Taufan tidak bisa serta merta mencabut kewarganegaraan 600 WNI tersebut. Pencabutan kewarganegaraan akan menyebabkan statless.

"Kita punya ratusan ribu orang, Komnas HAM punya MOU dengan Malaysia mengurusi ratusan ribu orang Indonesia yang stateles di Malaysia. jangan jadi preseden," katanya.

Pemerintah menurutnya akan dikecam oleh dunia internasional bila menggap 600 orang tersebut bukan lagi WNI. Pemerintah harus cermat dalam menyikapi polemik pemulangan WNI tersebut.