Sosok.ID - Sudah bukan rahasia lagi, China merupakan salah satu negara yang sangat berpengaruh di dunia saat ini.
Bahkan melansir dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada tahun 2020 lalu, setidaknya ada 39 persen dari 1.540 responden menganggap Tiongkok adalah negara paling berpengaruh di benua Asia.
Nama China disebut sejajar dengan beberapa negara lain seperti Amerika Serikat (AS), dan Rusia.
Terbukti tancapan pengaruh China juga disebut telah ditancapkan juga di Indonesia.
Tak sampai di situ saja, bahkan China juga disebut bisa sangat berpengaruh dalam banyak aspek di Indonesia.
Baca Juga: Titik Didih di Laut China Selatan Meninggi, Taiwan Simulasikan Basmi Militer China di Udara
Salah satunya mengenai aspek politik pemerintahan.
Pernyataan itu bukan semata-mata hanya isapan jempol belaka tetapi juga dibenarkan oleh salah satu jurnalis internasional.
Ya, melansir dari theglobalist.com (10/01/2021), jurnalis senior Philip Bowring mengungkapkan bagaimana agresifitas dan pengaruh China di Indonesia.
Bahkan menurutnya dengan menggunakan uang, China dapat 'membeli' beberapa persahabatan dan politisi di Indonesia.
Tetapi rasa identitas nasionalisme disebutnya menjadi kekuatan politik yang lebih kuat secara lokal di Indonesia.
Tak hanya itu, China juga sulit mempengaruhi kaum Islamis.
Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam.
Bowring mengungkapkan, agresifitas China ditegaskan dengan diterimanya surat resmi dari Beijing secara mengejutkan.
Salah satunya menyoal mengenai sengketan batas wilayah Indonesia di kawasan Laut China Selatan.
Ditambah lagi China menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di laut lepas kepulauan Natuna.
Padahal diketahui bahwa Indonesia telah mengambil langkah tegas dalam sengketan batas laut dengan menggantin nama laut China Selatan dengan laut Natuna Utara.
Selain itu perairan tersebut diketahui masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Dan berbatasan dengan ZEE Malaysia dan Vietnam, dan jelas bukan dengan Cina.
Fakta-fakta hukum ini diungkapkan menurut hampir semua sumber non-Beijing, oleh keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen tahun 2016.
Bahkan dalam kasus yang diajukan oleh Filipina atas hak-hak di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Indonesia juga telah mencatat keberadaan kapal survei Chinese Institute of Oceanography yang beroperasi di selat Sunda (antara Jawa dan Sumatera) dengan identitasnya dimatikan.
Kenekatan China juga sempat dipergoki nelayan setempat yang menemukan setidaknya dua alat pemetaan bawah laut China dengan jaring mereka.
Sementara itu, Indonesia dengan tegas menolak klaim China dan terus melindungi wilayah perairannya.
Kewaspadaan terhadap China di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo salah satunya ditunjukkan dengan Indonesia memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah laut secara umum dan perlindungan daerah penangkapan ikan pada khususnya.
Selain itu, bagaimana aktivitas Menteri Pertahanan negara, Prabowo Subianto, selama 2 tahun terakhir.
Dengan anggaran yang jauh lebih besar, Prabowo mengunjungi AS pada Oktober 2020 dalam kapasitasnya sebagai menteri pertahanan, serta melakukan kunjungan ke sejumlah negara lainnya.
Menurut Bowring, kekhawatiran Indonesia yang semakin besar terhadap China juga diredam oleh fakta bahwa China adalah mitra dagang terbesarnya dan sumber utama investasi. (*)