Sosok.ID - Belum lama ini, Hamas mengirimkan suratnya untuk Presiden Joko Widodo mengenai konflik Israel dan Palestina.
Hamas meminta Jokowi memobilisasi dukungan terharap Palestina.
Adapun surat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Istana Kepresidenan, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, pada Jumat (21/5/2021), dilansir dari Kompas.com.
"Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan sikap Pemerintah Indonesia pada Senin 10 Mei 2021, yaitu mengutuk tindakan pengusiran paksa warga Palestina dari Sheikh Jarrah, Yerusalem Timur, dan penggunaan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Masjidil Aqsha," ujar Fadjroel Rachman.
Di sisi lain, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri (Menlu RI) Retno Marsudi menyerukan tiga langkah kunci bagi PBB untuk menyelesaikan konflik antara Palestina dan Israel di Debat Umum Sidang Pleno ke-67.
Sidang Majelis Umum (SMU) PBB tersebut berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Kamis (20/5/2021) waktu setempat.
Sidang Pleno yang berlangsung di Markas PBB, New York, Amerika Serikat ini membahas mata agenda 37 mengenai situasi di Timur Tengah dan agenda 38 mengenai isu Palestina.
Dikutip dari Tribunnews.com, tiga langkah yang diserukan Retno Marsudi yakni penghentian kekerasan dan dilakukannya gencatan senjata; memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil, dan mendorong dimulainya kembali proses negosiasi multilateral yang kredibel.
Dalam pernyataan pembukaan, Retno menegaskan kehadirannya ke Markas Besar PBB adalah demi kemanusiaan, demi keadilan masyarakat Palestina, dan untuk menyerukan penghentian kekerasan dan gencatan senjata demi menyelamatkan nyawa mereka yang tidak bersalah, termasuk perempuan dan anak-anak.
“Pendudukan dan agresi terus-menerus yang dilakukan Israel tidak hanya harus dikecam, tetapi juga merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. PBB harus segera mengambil tindakan nyata,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Kemlu.
"Saya tekankan bahwa segala cara harus dilakukan, untuk segera meredakan situasi termasuk dukungan terhadap upaya yang dilakukan oleh Sekjen PBB," kata Retno pada konferensi pers virtual, dilansir Sosok.ID pada Minggu (23/5/2021).
Retno menyebut untuk mencegah terulangnya kebrutalan Israel di kemudian hari, diperlukan kehadiran internasional (international presence) di Al-Quds guna memantau dan memastikan keselamatan rakyat Palestina di wilayah pendudukan.
Kehadiran internasional tersebut juga bertujuan untuk melindungi status Al-Haram Al-Sharif sebagai tempat suci tiga agama.
Indonesia juga mendorong Majelis Umum PBB memastikan akses kemanusiaan dan pelindungan rakyat sipil yang menjadi tanggung jawab utama PBB.
Retno menyerukan kepada Majelis Umum PBB, bersama dengan Badan PBB terkait dan pihak lain, untuk meningkatkan upaya bersama dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terdampak.
Seluruh badan tersebut harus menyerukan agar Israel membuka dan memberikan akses pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk ke Gaza, yang telah berada dalam blokade selama lebih dari 13 tahun.
"Setiap menit yang kita lewatkan disini untuk berbicara, pada saat yang sama berjatuhan juga nyawa rakyat Palestina," kata Retno.
Indonesia juga mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral yang kredibel. Karena menurutnya negosiasi yang kredibel sangat penting dalam memajukan perdamaian yang adil dan komprehensif, berdasarkan “two-state solution” dan sejalan dengan kesepakatan parameter internasional.
"Majelis Umum memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan agar negosiasi perdamaian dapat dilakukan segera," ujarnya.
Dalam beberapa hari ke depan sejak rapat tersebut, Retno Marsudi akan melakukan serangkaian pertemuan bilateral untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina.
Sementara itu, Hamas dan Israel diketahui mencapai kesepakatan untuk gencatan senjata pada Jumat (21/5/2021) pukul 2 dini hari, lapor Reuters.
Sebelumnya, Anadolu Agency melaporkan bahwa pimpinan Hamas Ismail Haniyeh mendesak Presiden Jokowi pada Selasa (18/5/2021) untuk memobilisasi dukungan terhadap agresi Israel di Palestina.
"Kami meminta Anda untuk segera bertindak dan memobilisasi dukungan Arab, Islam dan internasional, dan untuk mengambil sikap yang jelas dan tegas untuk mewajibkan pendudukan Israel untuk segera menghentikan agresi dan terornya di Jalur Gaza yang terkepung," kata Haniyeh dalam surat tersebut. (*)