Sosok.ID - Indonesia baru-baru ini menjadi salah satu negara tujuan bagi beberapa pejabat tinggi negara-negara maju untuk dikunjungi.
Setidaknya dalam beberapa waktu ini terdapat nama-nama seperti Mike Pompe, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) dan Yoshihide Suga, Perdana Menteri Jepang telah sambangi Indonesia.
Bahkan kedatangan dua pejabat besar itu dilakukan dalam waktu yang berdekatan.
Hal itupun membuat sejumlah pakar asal Indonesia mulai curiga akan terjadi peristiwa penting berskala dunia.
Salah satunya seperti apa yang diungkap oleh Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie.
Jimly mengungkapkan ada hal yang perlu diwaspadai oleh Indonesia dengan kunjungan petinggi sejumlah negara tersebut.
Kedatangan dari pejabat tinggi negara-negara dengan kekuatan militer besar itupun digelar dalam waktu yang berdekatan.
Hal ini membuat Jimly dan sejumlah pakar lainnya semakin menaruh kecurigaan.
Menurutnya ada potensi besar mengancam Indonesia di depan mata.
Salah satunya yang disebut oleh Jimly adalah meletusnya perang dunia III yang akan menyeret Indonesia ke dalam pusaran tersebut.
"Ini mengingatkan seluruh warga bangsa kita bahwa kita ini sedang berada di ancaman perang dunia ketiga. Greater depression dari depresi tahun 1930-an yang mana saat itu terjadi antara Perang Dunia I dan Perang Dunia II," ujar Jimly dalam diskusi daring bertajuk "Setelah Suga dan Pompeo Bertandang", Sabtu (31/10/2020).
Tanggapan yang dikemukakan Jimly itupun sebagai tanggapannya terhadap kunjungan beberapa pejabat negara ke Tanah Air.
Meski pernyataannya mengenai perang dunia III disebut masih mustahil terjadi oleh sebagian orang, Jimly justru menemukan fakta yang berbeda.
Beberapa fakta itu timbul bersamaan dengan gejala-gejala yang menyiratkan akan adanya peperangan beberapa negara.
Termasuk dengan gejolak ekonomi dunia yang bisa saja jadi salah satu pemicu pecah perang.
"Kemungkinan perang itu tetap saja ada. Karena kalau tidak perang sekarang, ekonomi Barat terancam. The new rulers of the world akan muncul, yakni China. Oleh karenanya, ya harus perang sekarang," ungkap Jimly.
"Jadi kita tetap perlu antisipasi kemungkinan perang ini. Apalagi medan tempurnya itu bukan di wilayah yang dekat Amerika. Tapi di Laut Cina Selatan," lanjut dia.
Bersamaan dengan itu, kata Jimly, letupan-letupan konflik di sejumlah negara sudah terjadi.
Dia mencontohkan, konflik wilayah Sabah antara Malaysia dengan Filipina, lalu perang antara Armenenia dan Azerbaijan, konflik antara India dengan China.
"Jadi kita tidak boleh anggap enteng. Sedangkan dunia ini melihat Indonesia ini strategis. Maka semua kekuatan itu rebutan bagaimana mempengaruhi Indonesia," lanjut Jimly.
"Ini kesempatan kita membuktikan tegak lurusnya politik luar negeri kita, nonblok, aktif dan bebas. Menentukan dan berperan dalam perdamaian dunia. Sementara juga tetap mendahulukan kepentingan rakyat," kata pakar hukum tata negara ini.
Melansir dari Tribunnews.com, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tiba di Jakarta pada Kamis dini hari.
Kedatangannya tersebut sebagai salah satu rangka kunjungan kerja ke sejumlah negara di Asia.
Dalam konferensi pers secara daring, Pompeo juga menyampaikan penolakan atas klaim China di Laut China Selatan.
“Negara kami yang taat hukum menolak klaim tak berdasarkan hukum Partai Komunis China atas Laut China Selatan,” kata Pompeo.
Menurut Pompeo, Indonesia telah menunjukkan keberanian mengenai isu tersebut di Asia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Itu adalah isu yang patut diperjuangkan dalam pengaturan multilateral dan pemerintahan Trump saat mendukung ini,” ucapnya.
Pompeo melontarkan pernyataan yang menyebut salah satu perjuangan luar biasa Indonesia adalah saat memperjuangkan Laut Natuna Utara beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Perdana Menteri (PM) Jepang Yoshihide Suga telah bertemu Presiden Joko Widodo ( Jokowi) dan keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama di berbagai bidang, terutama kesehatan, keamanan, dan ekonomi.
Indonesia menjadi negara kedua tujuan kunjungan luar negeri pertama PM Suga yang baru dilantik pada 16 September lalu.
Dalam pertemuan pada Selasa pekan lalu, salah satu kesepakatan yang diraih oleh dua pemimpin adalah mempercepat pembahasan ekspor senjata dan teknologi militer dari Jepang ke Indonesia.
Sejumlah pengamat mengatakan, kunjungan PM Suga ke Vietnam dan Indonesia mencerminkan tanggapan atas dominasi China di Laut China Selatan dengan mendukung upaya Asia Tenggara dalam mencapai perdamaian di kawasan, sambil mempromosikan konsep Indo-Pasifik yang Bebas dan Terbuka (FOIP). (*)