Sosok.ID - Catatan buruk kembali terjadi di dunia pendidikan Tanah Air baru-baru ini.
Bukan mengenai pengajaran atau kekerasan dalam kelas tetapi justru dalam hal pengelolaan sekolah.
Sebanyak 64 orang kepala sekolah menengah pertama (SMP) di salah satu kabupaten ini serentak mengundurkan diri dari jabatannya.
Alasan dari puluhan kepala sekolah tersebut ternyata sama, yakni mengenai persoalan yang berkaitan dengan pelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS).
Bahkan surat pengunduran diri para kepala sekolah itu telah diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) pada hari Selasa (14/7/2020).
Meski belum diputuskan secara resmi mengenai dikalbulkannya pengunduran diri ke-64 kepala sekolah tersebut oleh Dinas Pendidikan, namun hal ini telah menjadikan catatan buruk pendidikan semakin banyak.
Keputusan dikabulkannya pengunduran diri seluruh kepala sekolah tingkat SMP di Kabupaten ini pun menunggu keputusan dari Bupati setempat.
Kejadian pengunduran diri seluruh kepala sekolah tingkat SMP di satu kabupaten ini terjadi di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.
Semua kepala sekolah tersebut mengundurkan diri serentak dengan diwakili oleh 6 orang yang datang ke Dinas Pendidikan pada hari Selasa lalu.
Keenam walik dari seluruh kepala sekolah tersebut datang ke kantor dinas dengan membawa map berisi surat pengunduran diri semua kepala sekolah SMP di kabupaten tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Inhu, Ibrahim Alimin pun sempat kaget dengan pengunduran diri 64 kepala sekolah tersebut.
Meski begitu, Ibrahim tak bisa memberi keputusan lantaran menunggu jawaban dari Bupati setempat.
Ibrahim pun meminta para kepala sekolah tetap berkantor sebelum keputusan diambil oleh Bupati.
Hal itu berkaitan dengan tahun ajaran baru 2020/2021 yang baru saja dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin.
Tak hanya itu saja, masih banyak dokumen dari siswa didik yang belum selesai dikerjakan seperti ijazah dan rapor yang masih perlu ditandatangani.
"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku kepala dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim yang dikutip dari Kompas.com.
Saat didatangi di kantor dinas, Ibrahim sempat menanyakan alasan mengapa mereka serentak mengundurkan diri dari kursi kepala sekolah.
"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.
Insiden kosongnya posisi seluruh kepala sekolah di satu kabupaten ini pun membuat kaget Kepala Inspektorat Indragiri Hulu, Boyke Sitinjak.
Baca Juga: Agar Tahu Apa Itu Pendidikan, Anies Baswedan Minta Para Guru Baca Tulisan Pikiran Ki Hajar Dewantara
Bahkan Boyke mengungkap baru pertama kali terjadi hal seperti ini di ranah pendidikan Indonesia.
"Saya baru mendengar bahwa di Indonesia ini ada seluruh kepala sekolah SMP sekabupaten yang mengundurkan diri," kata Boyke heran yang dilansir dari Kompas.com.
Mengetahui kejadian tersebut, pihak instpektorat akan segera memanggil para kepala sekolah untuk mengetahui sebab dari mundurnya mereka.
Meski belum tahu secara lengkap, kabar yang didengar oleh Inspektorat bahwa para kepala sekolah diperas oleh oknum tak bertanggung jawab.
"Di antaranya ada informasi bahwa mereka (kepala sekolah) dilakukan pemerasan oleh oknum dari penegak hukum. Ini merupakan informasi yang sangat berat, apakah ini benar-benar terjadi atau tidak, kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut," kata Boyke.
"Ini merupakan tantangan berat bagi Inspektorat bagaimana membangun daerah lebih baik dan lebih bersih," kata Boyke. (*)