Keenam walik dari seluruh kepala sekolah tersebut datang ke kantor dinas dengan membawa map berisi surat pengunduran diri semua kepala sekolah SMP di kabupaten tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Inhu, Ibrahim Alimin pun sempat kaget dengan pengunduran diri 64 kepala sekolah tersebut.
Meski begitu, Ibrahim tak bisa memberi keputusan lantaran menunggu jawaban dari Bupati setempat.
Ibrahim pun meminta para kepala sekolah tetap berkantor sebelum keputusan diambil oleh Bupati.
Hal itu berkaitan dengan tahun ajaran baru 2020/2021 yang baru saja dimulai pada tanggal 13 Juli 2020 kemarin.
Tak hanya itu saja, masih banyak dokumen dari siswa didik yang belum selesai dikerjakan seperti ijazah dan rapor yang masih perlu ditandatangani.
"Dalam audiensi menyatakan bahwa mereka semua mengundurkan diri. Saya selaku kepala dinas sangat terkejut, karena kita baru masuk sekolah SMP pada 13 Juli 2020 kemarin di masa pandemi Covid-19 ini. Kemudian, ada ijazah-ijazah dan rapor yang harus ditandatangani," sebut Ibrahim yang dikutip dari Kompas.com.
Saat didatangi di kantor dinas, Ibrahim sempat menanyakan alasan mengapa mereka serentak mengundurkan diri dari kursi kepala sekolah.
"Alasan mengundurkan diri, karena mereka mengaku merasa terganggu dan tidak nyaman mengelola dana BOS. Sementara mereka mengelola dana BOS kan tidak banyak. Ada yang dapat Rp 56 juta, Rp 53 juta dan ada Rp 200 juta per tahun," kata Ibrahim.
Insiden kosongnya posisi seluruh kepala sekolah di satu kabupaten ini pun membuat kaget Kepala Inspektorat Indragiri Hulu, Boyke Sitinjak.