Sosok.ID - Polemik diskusi pemecatan presiden masih belum selesai.
Saat ini polisi tengah memburu pelaku teror ancaman yang dilakukan kepada penyelenggara diskusi dan dosen UII.
Teror yang dilakukan bermacam-macam, mulai dari ancaman pembunuhan, telepon, lewat makanan ojek daring, hingga mendatangi kediaman.
Dosen Hukum Tata Negara dari UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar menyebut, ada kemungkinan teror dilakukan para buzzer hingga aparat negara.
Menurutnya pihak kepolisian tidak berjalan dengan baik sehingga perlu dibenahi.
Zainal mengatakan, harusnya Presiden Joko Widodo bisa ikut campur dalam hal ini.
Ia menuturkan bahwa sistem presidensil menempatkan pertanggungjawaban berada pada presiden.
Dalam hal penegakan hukum Zainal menyebut Jokowi bisa terlibat.
ApalagiJokowi pernah ikut campur mengintervensi aparat penegak hukum.
"Pak Jokowi (pernah) menyampaikan pidato bahkan mengatakan kepada jaksa dan polisi di daerah supaya tidak mudah mengkriminalkan proses kebijakan dan lain-lain sebagainya.
"Itu sempat diributkan juga kala itu sebagai ikut campur tangannya presiden dalam proses penegakan hukum," katanya, dikutip dari Kompas TV.
Sementara itu pengamat politik Rocky Gerung mempertanyakan sikap Jokowi.
Ia menyayangkan tidak adanya campur tangan dari Jokowi terkait upaya mengusut pelaku teror pemberhentian diskusi pemecatan presiden.
Baca Juga: Punya Wewenang Mutlak, Presiden Jokowi Kini Berkuasa Penuh Mengangkat, Mutasi serta Memecat PNS
Rocky menegaskan, Jokowi bisa ambil andil untuk memberi tahu bahwa kampus merupakan wadah dalam beropini.
Hal ini dapat bertujuan agar kebebasan pendapat di kampus tidak lagi dilarang di kemudian hari.
Hal itu disampaikan Rocky dalam tayangan di program Rosi bertema Jokowi dan Masa Depan Demokrasi, Kamis (11/6/2020).
"Soal HAM itu bukan soal intervensi atau tidak intervensi, presiden sebagai kepala eksekutif dan kepala negara harus public address bahwa kampus itu bebas mengucapkan apa saja, termasuk mencaci maki presiden," ujar Rocky, dikutip dari Kompas TV.
Rocky menilai sikap Jokowi seolah mengesahkan pandangan bahwa rezim saat ini melakukan pengekangan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
"Berbicara itu adalah bagian tertinggi dari hak asasi. Presiden tidak kasih aura yang membuat orang, kampus terutama berfikir bahwa jangan melarang mahasiswa. Faktanya tidak ada satupun keterangan dari presiden," ujar Rocky.
Menanggapi hal tersebut, Juru bicara Presiden Joko Widodo (Jokowi), Fadjroel Rachman memastikan Istana tidak campur tangan dalam pelarangan diskusi pemecatan presiden di UGM.
Fadjroel mengatakan, Istana tidak pernah melarang adanya diskusi ilmiah.
Ia bahkan ikut heran dengan pembatalan diskusi di kampus yang malah dikaitkan dengan rezim otoriter dan pandangan buruk lainnya.
"Saya juga bertanya-tanya siapa yang mengancam. Sekarang kan sedang dicari oleh penegak hukum," ujar Fadjroel di acara yang sama dengan Rocky Gerung.
Dengan tegas Jubir Jokowi menyebut pemerintah tidak melarang adanya diskusi ilmuah dengan kebebasan akademik.
Bahkan jika diskusi itu berakhir melibatkan administrasi kampus dan penegak hukum.
"Jadi tidak ada hubungannya dengan Istana," ujar Fadjroel.
Menurutnya, Presiden Jokowi pun tidak bisa mengintervensi penegak hukum untuk mengusut pelaku teror diskusi UGM.
"Jangan menyerahkan semua beban ke Presiden. Segala hal diselesaikan berdasarkan wilayahnya sendiri-sendiri. Biarkan penegak hukum yang bertindak," katanya.
"Ini sama saja dengan mengimbau Presiden harus menguasai segala-galanya, harus mengatur segalanya, justru itu yang berbahaya yang kita tentang pada masa orde baru," jelasnya. (*)