Sosok.ID - Sempat memanas, konflik klaim perairan Natuna oleh China sedikit mereda.
Pasalnya, usai kedatangan Presiden Joko Widodo di Natuna, Kapal-kapal ikan dan Coast Guard milik China telah meninggalkan perairan Natuna.
Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Mayor Jenderal Sisriadi mengungkapkan kapal ikan China sudah meninggalkan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna Utara.
"Berdasarkan pengamatan TNI AU melalui pengintaian udara, mereka kapal-kapal China yang waktu itu melakukan illegal fishing, sudah keluar dari ZEE kita, pasca-kunjungan Bapak Presiden ke Natuna," ujar Sisriadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (9/1/2020), seperti dikutip dari Kompas.com.
Menindaklanjuti konflik Natuna, TNI kerahkan jet tempur dan kapal perang untuk selalu waspada dan patroli di perairan lepas Natuna.
Sebelumnya, Kementrian Luar Negeri Indonesia sempat melayangkan nota protes pada China atas kedatangan kapal-kapal China di perairan Indonesia, Kamis (31/12/2019).
Dikutip dari Global Times, Jumat (3/1/2020) via Kompas.com, juru bicara Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) China, Geng Shuang memberikan pernyataanya terkait nota protes yang dilayangkan Indonesia untuk China.
China melaui menteri luar negerinya menekankan bahwa posisi dan proposisi China mematuhi hukum internasional, termasuk UNCLOS.
"Apakah pihak Indonesia menerimanya atau tidak, tidak ada yang akan mengubah fakta bahwa China memiliki hak dan kepentingan atas perairan yang relevan," kata Geng, seperti dikutip dari pemberitaan Global Times, Jumat (3/1/2020).
Menurut Kemenlu China, selama ini negaranya konsisten terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sesuai dengan hukum internasional seperti ditetapkan pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
Juru Bicara Menteri Luar Negeri China, Geng Shuang
"China dengan tegas menentang negara, organisasi, atau individu mana pun yang mengganggu putusan arbitrase yang tidak sah untuk melukai kepentingan China," lanjut Geng Shuang dikutip dari Kompas.com
Geng dalam jumpa pers bahkan menyebutkan bahwa negaranya memiliki kedaulatan atas Kepulauan Nansha di Laut China Selatan dan memiliki hak atas perairan di sekitar kepulauan tersebut.
Baca Juga: 620 Kapal Nelayan Berangkat ke Natuna Siap Jadi Mata-mata Bantu TNI Jaga Wilayah NKRI, Ini Videonya!
Ia juga mengatakan bahwa wilayah perairan tersebut sudah sejak lama digunakan nelayan China untuk mencari ikan.
Presiden Joko Widodo menempuh langkah lebih serius dengan datang ke kepulauan Natuna pada Rabu (8/1/2020).
Kedatangan presiden ini, dianggap sebagai sebuah pesan untuk pemerintah China agar segera menarik kapal-kapalnya dari Perairan Natuna.
Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, Perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia.
Masyarakat dan nelayan-nelayan Indonesia yang resah akan konflik ini, mengapresiasi langkah Presiden yang mengunjungi Perairan Natuna.
Usai kedatangan Presiden, kapal China meninggalkan perairan Natuna.
"Sudah tak ada lagi, sudah meninggalkan wilayah ZEE," ungkap Mayor Jenderal Sisriadi pada Rabu (8/1/2020)
Sementara itu, Kemenlu China kembali melakukan jumpa pers sebagai bentuk tanggapan atas konflik Natuna yang masih memanas.
"Kami berharap Indonesia tetap tenang," katanya seperti dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri China, fmprc.gov.cn, via tribunnews.com.
Geng Shuang mengaku ada perbedaan klaim wiliyah Lut China Selatan dan Indonesia.
China melalu Geng, mengungkapkan keinginannya untuk menyelesaikan konflik ini dengan cara yang tepat demi menjunjung tinggi hubungan bilateral Indonesia dan China.
"Faktanya, kami telah melakukan komunikasi satu sama lain mengenai masalah ini melalui saluran diplomatik (Indonesia-China)," ujar Shuang.
Pernyataan yang disampaikan oleh Geng Shuang kali ini, tentu lebih lunak dibanding pernyataannya dalam jumpa pers sebelumnya.
Meskipun dikatakan sempat mereda, namun Indonesia tetap memantau perkembangan konflik Natuna hingga benar-benar tuntas.
(*)