Luhut Pandjaitan Minta Maraknya Kapal Asing Masuk Indonesia Jangan Dibesar-besarkan, TNI Tetap Terjunkan 600 Personel Hingga 5 KRI ke Laut Natuna, Jokowi: Tak Ada Kompromi!

Sosok.ID - Buntut insiden masuknya kapal nelayan asal China ke Laut Natuna akhirnya membuat hubungan Indonesia dan China mengalami ketegangan.

Ketegangan antara dua negara ini berawal ketika ada kapal Coast Guard China milik Tiongkok yang berjaga di sekitar Laut Natuna, Kepulauan Riau.

Tak hanya itu, masalah ini pun semakin pelik ketika sejumlah kapal asing penangkap ikan milik China diketahui memasuki Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada 19 Desember 2019.

Melansir Kompas.com, Minggu (5/1/2020), kapal-kapal China yang masuk dinyatakan telah melanggar ZEE Indonesia dan melakukan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing.

Baca Juga: Videonya Saat Maki Relawan Banjir yang Membantu Evakuasi Warganya Menjadi Viral, Camat Ciledug Minta Maaf, Mengaku Tersulut Emosi Lantaran Kelelahan Mengurus Wilayah Kekuasaannya

Dikutip Sosok.ID dari BBC, Kementerian Luar Negeri China membantah bahwa kapal-kapalnya telah memasuki wilayah perairan Indonesia.

Dikatakannya kapal nelayan dari negara itu menangkap ikan di tempat yang sudah biasa dikunjungi nelayan-nelayannya.

Melalui Kemenlu, Pemerintah Indonesia kembali menegaskan penolakannya atas klaim historis China di zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia yang terletak dekat perairan Kepulauan Natuna, Provinsi Riau.

Penolakan ini disampaikan usai Kemenlu China mengaku memiliki kedaulatan penuh atas wilayah perairan di dekat kepulaun Nansha atau Spratly yang berbatasan langsung dengan Laut Natuna.

Baca Juga: Viral! Video Detik-detik Bakamla RI Usir Kapal Nelayan Asing, Coast Guard China Ngotot Tak Langgar Perairan Indonesia: Tiongkok Punya Kedaulatan Penuh!

Kemenlu Indonesia mengatakan klaim yang dilakukan Tiongkok sama sekali tidak berdasar.

"Klaim historis RRT atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan China telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," jelas Kementerian Luar Negeri pada Rabu (01/01/2020).