Sosok.ID - Belum lama ini publik pengguna media sosial sempat dihebohkan isu seorang oknum pejabat pemerintah meminta jatah kursi konser musik band Westlife di Palembang, Sumatera Selatan.
Tak tanggung-tanggung, dari isu yang beredar pejabat pemerintah ini meminta jatah kursi konser Westlife kepada pihak promotor hingga 500 tiket.
Tak ayal, isu tentang oknum pejabat minta jatah kursi konser Westlife kepada promotor ini membuat Gurbernur Sumsel naik pitam.
Melansir Kompas.com, konser nostalgia grup musik Westlife yang digelar pada Minggu (18/8/2019) kemarin di Stadion Glora Sriwijaya, Jakabaring, Palembang menimbulkan polemik.
Pasalnya, pihak promotor yang menggelar konser mengeluhkan adanya oknum dari pejabat pemerintahana yang meminta jatah kursi saat pelaksaan konser berlangsung.
Tak tanggung-tanggung, dari isu yang beredar, oknum pejabat ini meminta jatah hingga 500 kursi.
Keluhan ini pun diunggah langsung oleh akun Instagram @musievent yang merupakan pihak promotor konser pada Selasa (20/8/2019).
Dalam postingan tersebut pihak promotor mengeluhkan bila ada beberapa oknum yang tidak mengacuhkan peraturan pembelian tiket.
Tidak hanya menyalahi proses penjualan tiket, sebagian oknum-oknum tersebut pun meminta berbagai perlakuan istimewa seperti dibedakan saat antri, kursi khusus atau pengawalan selama konser berlangsung.
Tentu saja keluhan pihak promotor ini berkembang menjadi isu yang cukup besar dan sampai ke telinga Gubernur Sumatera Selatan.
Kendati belum diketahui kebenaran dan dari mana asal isu tersebut, Gubernur Sumatera Selatan merasa malu.
Gurbenur Sumatera Selatan, Herman Deru saat dimintai tanggapan tentang isu tersebut pun terkejut dan langsung merasa malu.
"Siapa itu yang minta? itu mau dijual?" kata Herman Deru, Kamis (22/8/2019) seperti yang dikutip Sosok.ID dari Kompas.com.
Herman pun mengaku akan mencari tahu siapa oknum pejabat yang disebut oleh promotor tersebut.
"Yang minta siapa? saya cari tahu dulu siapa. Nanti saya tegurlah. Enggak boleh itu," lanjut Herman Deru.
Kendati emosi mendengar isu tentang seorang oknum pejabat pemerintahan minta jatah kursi konser sampai 500 tiket, Herman Deru tak lantas menutup sebelah mata.
Bila isu ini terbukti tidak benar, maka Herman Deru memperingatkan pihak promotor harus siap bertanggung jawab.
"Tapi (promotor acara) Westlife harus hati-hati. Kalau enggak ada (pejabat yang minta jatah kursi) saya tegur mereka," pungkas Herman Deru.
Terkait peringatan dari Gubernur Sumatera Selatan untuk bertanggung jawab terkait kebenaran isu tersebut, pihak promotor konser akhirnya angkat bicara.
Dilansir Sosok.ID dari Tribunnews, Presdir Neutron Live Asia, Rendy membantah bila pihaknyalah yang telah menyebarkan isu tersebut.
Alih-alih menuduh balik, Rendy justru mengatakan bahwa awal masalah dari isu tersebut adalah misinformasi pemberitaan salah satu media.
Rendy mengatakan bahwa yang mengeluhkan tentang oknum-oknum tak bertanggung jawab saat konser adalah Musicevent, EO lokal yang membantu promotor menggelar acara di Palembang, Sumatera Selatan.
Melalui unggahan Instagram, akun Musicevent membeberkan jika ada banyak penonton yang minta diperlakukan istimewa.
Lalu entah bagaimana pemberitaan berkembang menjadi isu adanya pejabat yang meminta tiket.
"Jadi gini, ada misinformasi dari media pemberitaan, yang pertama, promotor utamanya adalah Neutron Live Asia, saya sendiri.
Sedangkan Musicevent adalah EO (Event Organizer) lokal yang membantu saya dalam menjalankan konser di sana
Lalu berita berkembang menjadi pejabat minta tiket VIP sebanyak lima ratus, saya bisa katakan itu adalah salah,” kata Rendy.
Rendy menjelaskan, memang ada oknum yang masuk ke akses konser tanpa tiket.
Namun, ia tak mengetahui siapa saja oknum tersebut.
Oknum tersebut tidak menggunakan tanda pengenal atau gelang penonton.
“Ada masyarakat biasa yang membobol beberapa akses kami, di belakang panggung.
Di gerbang penonton, dia tidak membayar karcis atau membeli tiket.
Caranya gimana, mungkin dia kenal orang dalam, orang Jakabaring, mungkin, aku juga nggak tahu,” katanya.
Baca Juga: Pimpinan OPM Goliath Tabuni Ajak Kepung Mabes TNI AD dan Istana Merdeka
Rendy menyesalkan kesalahan informasi mengenai pemberitaan ini justru jadi merugikan pihaknya sebagai promotor konser.
Tak hanya itu, Rendy juga menjelaskan bila jumlah kursi yang diisukan diminta oleh oknum pejabat tersebut sejumlah setengah kapasitas venue konser.
Jika pemberitaan 500 tiket itu benar, itu berarti pihak merugi sekitar setengah kapasitas venue karena adanya pembobolan akses penjualan tiket.
“Kami sangat sesalkan kenapa terbobol. Dan nggak seperti berita di media pejabat minta lima ratus tiket,” pungkasnya.
(*)