"Tetapi kalau soal yang terkait perjudian, miras, narkoba, dan lain sebagainya, kalau memang itu ada wajib dibuka dan wajib diberikan sanksi, dan kemudian disetop praktik-praktik seperti itu," sambungnya, dikutip dari kanal Youtube Refly Harun pada Kamis, 11 Agustus 2022.
Mantan Staf Ahli Mahkamah Konstitusi itu membeberkan praktik-praktik peredaran uang haram bukan lagi sebagai hal baru dan sudah menjadi rahasia umum.
Sayangnya, publik kerap memaklumi praktik-praktik tersebut.
"Coba bayangkan ya, jadi kita tidak melihat bahwa yang namanya kantor Polisi itu adalah pusat untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tapi pusat transaksi ya. Entah transaksi apa," tegasnya.
Karenanya, Refly Harun menegaskan agar Polri segera memperbaiki citra institusinya.
Menurutnya, selama ini belum ada satu pun presiden yang berhasil memperbaiki citra hukum di negara ini.
"SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) belum berhasil, Gus Dur (Abdurrahman Wahid) belum berhasil. Di era Gus Dur lumayan sebenarnya, tetapi serangan balik justru membuat Gus Dur jatuh," tuturnya.
Mantan Komisaris PT Jasa Marga itu pun mengimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memperbaiki hal ini, serta meninggalkan legacy yang baik bagi pemerintahan selanjutnya dan bagi sejarah Indonesia di dua tahun terakhir masa jabatannya.