Desakan Pemecatan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kapolres Metro Jakarta Selatan karena Dugaan Pembunuhan Brigadir J

Kamaruddin menyebutkan, dua perwira Polri itu telah menyalahi aturan dalam penanganan pekara tewasnya Brigadir J.

"Supaya objek perkara ini disidik dengan baik,” ujar Kamaruddin.

Kuasa hukum keluarga Brigadi J, Johnson Panjaitan lantas menjabarkan penyelewengan yang diduga dilakukan Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Budhi Herdi.

Johnson menyebut, Brigjen Hendra telah melakukan tekanan dan pelarangan agar pihak keluarga tidak membuka peti jenazah Brigadir J.

“Karena dia yang melakukan pengiriman mayat dan melakukan tekanan kepada keluarga untuk pelarangan membuka peti mayat,” kata Johnson dikutip dari Kompas.com, Selasa (19/7).

Johnson menyebut, tindakan Karo Paminal itu telah melanggar asas keadilan dan prinsip-prinsip hukum adat yang sangat diyakini oleh keluarga Brigadir J.

“Datang ke kami sebagai Karo Paminal di Jambi dan terkesan mengintimidasi keluarga almarhum," tambah kuasa hukum Kamaruddin Simanjuntak.

Brigjen Hendra Kurniawan telah menekan keluarga agar tidak melakukan pemotretan pada jasad Brigadir J, dan bahkan saat keluarga membuka peti mati, seluruh pintu dan jendela langsung ditutup.

"Juga memojokkan keluarga sampai memerintah untuk tidak boleh memfoto, tidak boleh merekam, tidak boleh pegang HP, masuk ke rumah tanpa izin dan langsung menutup pintu," terang Kamaruddin.

Sikap itu dinilai tidak mencerminkan tugas Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Sementara permintaan penonaktifan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budhi Herdi karena Kapolres Jaksel dinilai tidak bekerja sesuai dengan prosedur dan justru merekayasa cerita kematian Brigadir J.

“Pembunuhan itu sudah ada, kenapa itu semua dilanggar. Terkesan, dia (Kapolres Jaksel) ikut merekayasa cerita-cerita yang berkembang itu,” ucap Kamaruddin.