Kudeta Guinea, Junta Militer Paksa Bank Sentral Bekukan Rekening Pemerintah, Penggulingan akibat Kemiskinan dan Korupsi Endemik

Sosok.ID - Junta militer Guinea, yang merebut kekuasaan akhir pekan lalu, mengatakan pada Kamis (9/9/2021) bahwa pihaknya telah memerintahkan bank sentral dan bank-bank lain untuk membekukan semua rekening pemerintah.

Diketahui pada Minggu (5/9/2021), presiden Guineia Alpha Conde digulingkan sekelompok tentara pasukan khusus karena kekhawatiran tentang kemiskinan dan korupsi endemik.

Melansir dari Reuters, seorang juru bicara junta mengumumkan pada penyiar nasional bahwa pembekuan perbankan ditujukan untuk "mengamankan aset negara".

Baca Juga: Indonesia Desak Myanmar Setujui Pengangkatan Utusan Khusus ASEAN, Burma Disiksa Tindakan Keras Mematikan

"Ini termasuk perusahaan administrasi publik dan komersial di semua kementerian dan kepresidenan, program dan proyek kepresidenan, anggota pemerintah yang akan keluar serta pejabat senior dan administrator lembaga keuangan negara," kata juru bicara itu.

Ledakan pertambangan mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat selama dekade Conde berkuasa, tetapi survei menunjukkan bahwa orang Guinea berpikir korupsi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, sementara ketidakpuasan dengan ekonomi dan kondisi kehidupan juga meningkat.

Delegasi pemimpin Afrika Barat dijadwalkan di Guinea pada hari Jumat (10/0) untuk menilai situasi setelah kudeta yang telah menimbulkan kekhawatiran kemunduran terhadap kekuasaan militer di wilayah tersebut.

Baca Juga: Kudeta, Milisi Myanmar Memburu Mayat Pasca-Bentrok dengan Tentara, Penduduk Cacat dan Tewas Saat Ditemukan

Para pemimpin dari 15 anggota Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengutuk kudeta pada Rabu dan meminta militer untuk membebaskan Conde, yang ditangkap selama pengambilalihan.

Mereka juga menangguhkan keanggotaan Guinea di ECOWAS, kelompok politik dan ekonomi utama di kawasan itu, tetapi tidak memberikan sanksi yang mengancam.

Presiden ECOWAS Jean-Claude Kassi Brou dan menteri luar negeri Ghana, Shirley Ayorkor Botchway, akan memimpin delegasi blok tersebut di Guinea, tetapi blok tersebut memberikan sedikit rincian.

Seorang pejabat tinggi regional mengatakan ECOWAS ingin junta menunjuk perdana menteri sipil yang "kredibel" sesegera mungkin untuk membantu mengarahkan Guinea kembali ke tatanan konstitusional.