Perang Dunia 3 Benar Terjadi di Laut China Selatan? 2 Negara Terdekat Tiongkok Ini Jadi Bukti Perkuat Militer HIngga Nekat Tingkatkan Utang Negara Sampai 50%

Pemerintah Korea Selatan mengumumkan peningkatan belanja dalam anggaran tahunan di akhir masa jabatan lima tahun Presiden Moon Jae-in.

Peningkatan belanja yang cukup agresif ini dilakukan dengan mendorong segala prospek pencapaian anggaran berimbang di tengah defisit fiskal yang memburuk.

Baca Juga: Kejadian Hiroshima dan Nagasaki Bakal Terulang Lagi? China Siapkan Bom Nuklir Untuk Lenyapkan Jepang dari Peta: Kami Akan Gunakan Bom Nuklir

Selasa (31/8), Kementerian Keuangan Korea Selatan melaporkan, akan menganggarkan belanja pada rekor terbesar yakni 604,4 triliun won setara US$ 518,4 miliar di tahun 2022.

Jumlah tersebut naik 8,3% dibandingkan dengan anggaran belanja tahun ini, sebelum dua pengeluaran darurat tambahan dirancang guna menawarkan bantuan pandemi kepada rumah tangga.

Rencana pengeluaran ini akan membawa rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Korea Selatan menjadi 50,2%. Ini pun jadi rekor terbesar.

"Utang kami akan melebihi 50% (ekonomi) dalam jangka menengah, tetapi, ketika kami mulai membalikkan keadaan untuk posisi fiskal yang lebih baik. Kami mengharapkan, peningkatan yang cukup besar dalam neraca pembayaran fiskal tahun depan," kata seorang pejabat anggaran di Kementerian Keuangan Korea Selatan.

Pada tahun 2025, Korea Selatan mengharapkan rasio sebesar 58,8%, menurut Kementerian Keuangan.

Baca Juga: Perang Dunia 3 Telah Dimulai? Kepala Intelijen Ini Ungkap Pergerakan Mata-mata Rusia dan China yang Disebut Bak Teroris: Menebar perselisihan dan Menyerang...

Pandemi virus corona telah memaksa pemerintah Moon Jae-in yang berhaluan kiri untuk berkompromi pada tujuan fiskalnya, dengan menawarkan paket bantuan pandemi yang ambisius dalam enam pengeluaran fiskal tambahan sejak awal tahun lalu.

Rasio utang terhadap PDB Korea Selatan pun telah menggelembung dari sekitar 40% ketika mulai menjabat pada tahun 2017.

Anggaran 31 Agustus dipandang sebagai tindakan penyeimbang antara menuangkan dana ke layanan sosial yang sangat dibutuhkan untuk mengatasi ekonomi yang melambat dan mengurangi ketimpangan pendapatan yang meningkat, sambil menghindari tekanan lebih lanjut pada keuangan negara.