Pasalnya untuk mendapatkan amunisi dan senjata tersebut, perlu merogoh kocek dalam-dalam di pembeliannya.
Apalagi mengingat banyaknya KKB Papua yang pengangguran, sehingga Paulus menilai aneh melihat kelompok itu memiliki pasokan dana.
"Memang aneh, tidak bekerja, tidak punya penghasilan tetap tapi bisa membeli senjata dan amunisi yang begitu mahal, itu (dananya) dari mana?" heran Paulus Waterpauw.
Ia meyakini ada beberapa alasan mengapa sumber pendapatan KKB Papua cukup banter sehingga mampu membeli senjata dan amunisi.
Di sisi lain, penetapan label teroris pada KKB, memudahkan pemerintah dalam upaya mengidentifikasi pihak yang mendanai OPM.
Pada ranah tersebut ada ruang yang bisa dimasuki oleh Detasemen Khusu (Densus) 88 Antireror Polri guna menanganinya.
Pemerintah, kata dia, saat ini sedang berusaha menemukan 'dalang' di balik pendanaan KKB Papua.
Adapun Paulus menegaskan agar masyarakat Papua tidak salah mengartikan mengenai pelabelan teroris.
Paulus Waterpauw mengingatkan, label itu hanya ditunjukkan kepada orang-orang yang tergabung sebagai KKB, bukan untuk seluruh masayarakat Papua. (*)