Dikecam Koalisi Masyarakat Sipil Soal Status KKB Papua, Civil Society Watch Justru Ungkap Ada Hal Lain yang Ingin Dilakukan Pemerintah, Ade Armando: Menimbulkan Padangan Negatif...

Sosok.ID - Polemik soal status Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua memang semakin memanas setelah dinaikkan statusnya menjadi teroris.

Pro dan kontra mengiringi pernyataan pemerintah soal status KKB di Papua tersebut.

Meski banyak yang menolak peningkatan status sebagai teroris tersebut, ada pulang yang mendukung langkah pemerintah.

Bahkan polemik ini pun bak benang kusut yang belum juga terselesaikan selama beberapa tahun.

Baca Juga: Berantas KKB Papua Tanpa Pertumpahan Darah, Terungkap Strategi Halus Yonif Raider Khusus 751/VJS untuk Berantas OPM

Direktur Civil Society Watch (SCW) Ade Armando menyayangkan pernyataan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan yang menolak ketetapan pemerintah tentang penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai kelompok teroris.

“Kami menilai pernyataan sikap itu dapat menimbulkan pandangan negatif masyarakat terhadap upaya pemerintah saat ini untuk mengatasi aksi-aksi biadab yang dilakukan Kelompok Pemberontak Bersenjata di Papua yang terus memakan korban masyarakat sipil di daerah tersebut,” kata Ade dalam keterangan tertulis, Minggu (9/5/2021).

Ade menilai pernyataan sikap itu cenderung menyudutkan pemerintah sebagai pihak yang seolah-olah dengan sengaja berusaha menindas Hak Asasi Manusia di Papua, karena melakukan rangkaian langkah tegas dan keras untuk membasmi gerakan bersenjata yang sudah memakan korban rakyat Papua.

Baca Juga: Tak Main-main, Kapolri dan Panglima TNI datang ke Papua Hanya Untuk Beri Strategi Baru Berantas KKB, Begini Bocorannya!

“Apalagi pernyataan sikap ini ditandatangani LSM-LSM terkemuka dan berpengaruh yang justru diharapkan dukungan dan keterlibatannya dalam mencari cara terbaik untuk menghentikan aksi gerakan bersenjata yang biadab di Papua,” ungkapmya.

Para penandatangan yang menjadi bagian dari koalisi tersebut, yakni Imparsial, ELSAM, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, LBH Jakarta, ICJR, PILNET Indonesia, Centra Initiative, HRWG, Setara Institute, WALHI, PBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, dan Kontras.