Washington Nyatakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Dalang Pembunuhan Jamal Khashoggi

Sosok.ID - Pembunuhan Jamal Khashoggi di kedutaan Arab Saudi di Turki pada 2018 lalu mulai menemukan titik terang.

Hal ini diungkapkan oleh Amerika Serikat (AS) dimana Washington menuding Putra Mahkota Mohammed bin Salman ah

Penguasa de facto Arab Saudi menyetujui operasi untuk menangkap atau membunuh jurnalis Jamal Khashoggi pada 2018, menurut laporan intelijen AS yang dirilis pada Jumat, 26 Februari.

Amerika Serikat memberikan sanksi kepada beberapa dari mereka yang terlibat dalam pembunuhan Jamal Khashoggi, tetapi menyelamatkan Putra Mahkota dalam upaya untuk menjaga hubungan dengan Kerajaan Arab Saudi.

Pemerintah Arab Saudi, yang menyangkal keterlibatan apa pun oleh Putra Mahkota, mengeluarkan pernyataan yang menolak temuan intelijen AS dan mengulangi pernyataan sebelumnya bahwa pembunuhan Khashoggi adalah kejahatan keji oleh kelompok penipu.

Presiden AS Joe Biden tampaknya berusaha menjelaskan, bahwa pembunuhan lawan politik tidak bisa diterima oleh Amerika Serikat sambil mempertahankan hubungan dengan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi.

Kendali Putra Mahkota

Di antara langkah-langkah hukuman yang AS ambil pada Jumat, misalnya, memberlakukan larangan visa pada beberapa warga negara Arab Saudi yang diyakini terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.

Kemudian, memberikan sanksi pada warga negara Arab Saudi lainnya, termasuk mantan wakil kepala intelijen, berupa pembekuan asetnya di AS dan melarang orang Amerika untuk bertransaksi dengan mereka.

AS juga sedang mempertimbangkan untuk membatalkan penjualan senjata ke Arab Saudi yang menimbulkan masalah hak asasi manusia dan membatasi penjualan di masa depan untuk senjata "defensif".

"Kami menilai, Putra Mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman menyetujui operasi di Istanbul, Turki, untuk menangkap atau membunuh jurnalis Jamal Khashoggi," kata Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporannya, seperti dikutipReuters.

Badan intelijen AS mendasarkan penilaiannya pada kendali Putra Mahkota atas pengambilan keputusan, keterlibatan langsung salah satu penasihat utamanya, dan detail perlindungannya sendiri.

Baca Juga: Tak Ada Angin Tak Ada Hujan, Yuni Shara Mendadak Tulis Surat Wasiat untuk Kedua Putranya: Kalau Nanti Bunda Udah Nggak Ada

Serta, "Dukungannya untuk menggunakan tindakan kekerasan guna membungkam para pembangkang di luar negeri, termasuk Khashoggi," Kantor Direktur Intelijen Nasional AS dalam laporannya.

Namun, Biden mengambil langkah tipis untuk mempertahankan hubungan dengan Arab Saudi, saat ia berusaha menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran dan untuk mengatasi tantangan lain termasuk memerangi ekstremisme Islam serta memajukan hubungan Arab-Israel.

Baca Juga: Ada yang Berubah dari Mulan Jameela Sejak Jadi Artis, Mantan Suami Ngaku Hancur, Sebut Cerai Keputusan Terbaik: Saya Harus Kuat

Dalam mengumumkan keputusan untuk melarang masuknya 76 warga negara Arab Saudi di bawah kebijakan baru yang disebut "Larangan Khashoggi," Departemen Luar Negeri AS menyatakan, tidak akan mentolerir mereka yang mengancam atau menyerang aktivis, pembangkang, dan jurnalis atas nama pemerintah asing.

Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Ahmed Hassan Mohammed al-Asiri, mantan Wakil Kepala Kepresidenan Intelijen Umum Arab Saudi, dan Pasukan Intervensi Cepat (RIF) Arab Saudi sehubungan dengan pembunuhan Khashoggi.

Departemen Keuangan AS menuduh Asiri sebagai biang keladi operasi Khashoggi dan mengatakan, beberapa anggota regu pembunuh yang dikirim untuk mencegat jurnalis itu adalah bagian dari RIF, bagian dari Pengawal Kerajaan Arab Saudi yang hanya bertanggung jawab kepada Putra Mahkota.

Laporan intelijen AS menilai, anggota pasukan tidak akan berpartisipasi dalam operasi tersebut tanpa persetujuan dari Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi.

Karena operasi ini butuh izin otoritas tertinggi Riyadh.(*)

Sumber : Kontan