Massa Anti-Kudeta Mengutuk Indonesia, Media Inggris, Perancis hingga AS Beritakan Rakyat Myanmar 'Memaki' Langkah Retno Marsudi

Baca Juga: Asyik Aerobik Pakai Lagu 'Ampun Bang Jago' padahal Militer di Videonya Sibuk Gulingkan Pemerintahan, Wanita Ini Ngaku Tak Tahu Myanmar Sedang Kudeta

“Alasan kami tidak ingin pemilu lagi karena kami sudah melaksanakan pemilu yang adil dan bersih pada 2020,” ujarnya.

Tidak ada tempat untuk kudeta militer.

SCMP menyebutkan di Twitter, penentang kudeta Myanmar mengatakan Indonesia harus mendukung transisi demokrasi Myanmar, yang dimulai sekitar satu dekade lalu setelah hampir 50 tahun pemerintahan militer langsung.

Dalam artikel SCMP disebutkan juga sejarah Indonesia yang pernah berada dalam situasi, di mana kekuatan militer mendominasi di bawah pemerintahan otoriter Orde Baru yang dipimpin oleh jenderal Suharto yang menjadi diktator, selama lebih dari tiga dekade.

SCMP menggambarkan kondisi Myanmar yang tak jauh bebeda dengan Indonesia era Orde Baru.

Angkatan bersenjata selama beberapa dekade telah menikmati kekuasaan yang mencakup semua di nusantara, termasuk memegang kursi parlemen dan posisi kabinet.

Baca Juga: Xi Jinping Dituduh Dukung Upaya Kudeta Myanmar, China Meradang

Pada awal periode Reformasi, akhirnya sipil dan militer terpecah menjadi dua lembaga yang berbeda, dan militer mundur dari urusan sipil.

Kementerian Luar Negeri RI membantah pemberitaan yang menyebut bahwa Indonesia mendukung rencana militer Myanmar untuk menyelenggarakan pemilihan umum baru, setelah kudeta terhadap pemerintahan sipil negara itu pada 1 Februari lalu.

“Saya membantah adanya plan of action (rencana aksi—red). Itu sama sekali bukanlah posisi Indonesia,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah merujuk pada rencana aksi pemilu baru yang diberitakan Reuters tengah didorong oleh Indonesia untuk disetujui oleh negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Sebaliknya, Faizasyah menegaskan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sedang berupaya melakukan konsultasi dan mengumpulkan pandangan dari negara-negara ASEAN, sebelum pelaksanaan pertemuan khusus para menlu ASEAN untuk membahas krisis politik di Myanmar.