Massa Anti-Kudeta Mengutuk Indonesia, Media Inggris, Perancis hingga AS Beritakan Rakyat Myanmar 'Memaki' Langkah Retno Marsudi

Reuters yang pertama menggulirkan kabar tentang rencana penerbangan Menteri Luar Negeri Indonesia ke Myanmar, menurut surat dari Kementerian Perhubungan tertanggal Selasa (23/2/2021).

Menurut informasi dari pejabat otentik yang diterima Reuters, Retno Marsudi juga telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus tentang Myanmar.

Melansir Reuters pada Rabu (24/2/2021), terdapat informasi dari berbagai sumber yang mengatakan Jakarta mengusulkan ASEAN mengirimkan pengawas untuk memastikan para jenderal mengadakan "pemilihan yang adil dan inklusif".

Sontak kabar itu menyulut amarah massa anti-kudeta Myanmar, yang memperjuangkan hasil pemilu pada November lalu, di mana hasil dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi, tapi ditentang oleh para jenderal militer hingga terjadilah kudeta.

Baca Juga: Keadaan Myanmar Makin Mencekam Gegara Warga Sipil Ditembaki Militer, 2 Jenderal Akhirnya Dijatuhi Sanksi Oleh AS, Ini Sanksinya!

Pertemuan di Myanmar memicu keraguan dari beberapa pengguna Twitter dan The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis yang berbasis di Myanmar.

Kelompok itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan "sama saja dengan mengakui junta militer".

The Future Nation Alliance menuntut pejabat asing bertemu dengan Htin Lin Aung, perwakilan dari Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (CRPH), yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan, yang telah ditunjuk sebagai "satu-satunya pejabat yang bertanggung jawab untuk hubungan luar negeri".

"Kami sangat menentang dan mengutuk Indonesia karena mengirimkan utusan pemerintah ke Burma untuk komunikasi resmi dengan rezim kudeta," kata pernyataan itu.

Baca Juga: Junta Myanmar Lagi-lagi Sebut Tindakannya Bukan Kudeta, Janji Gelar Ulang Pemilu Saat Demo Merajalela

2. AFP (Kantor berita Prancis)

AFP, pada Selasa (23/2/2021), menyebutkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang mendukung peran perantara perdamaian, ketika negara terkaya di dunia mengutuk junta militer yang melawan protes anti-kudeta dengan kekerasan.