Junta Myanmar Lagi-lagi Sebut Tindakannya Bukan Kudeta, Janji Gelar Ulang Pemilu Saat Demo Merajalela

Sosok.ID - Junta Myanmar pada hari Selasa (16/2/2021), kembali membela langkahnya untuk menggulingkan pemerintah sipil dalam menghadapi protes nasional, menepis dampak sanksi AS dan tidak menunjukkan tanda-tanda kompromi dengan demonstran.

Dikutip dari SCMP, Brigadir Jenderal Zaw Min Tun, juru bicara utama Dewan Administrasi Negara, mengatakan tindakan militer Myanmar sejalan dengan konstitusi 2008 dan "bukan kudeta".

Dia menambahkan bahwa rezim mengambil langkah untuk melawan Covid-19 dan ingin menarik investasi asing, sambil berusaha mendiskreditkan pengunjuk rasa dengan menunjukkan video kekerasan terhadap pihak berwenang.

"Untuk memastikan demokrasi dan kemakmuran, orang harus bekerja sama dengan kami tanpa harus emosional," kata Zaw Min Tun dalam konferensi pers resmi pertama militer sejak pengambilalihan 1 Februari.

Baca Juga: Myanmar Rangkul Senjata Rusia untuk Pecundangi China, Terbukti dari Rekaman Kudeta

Dia mengatakan junta akan melanjutkan pemilihan sesuai dengan garis waktunya sambil "berusaha untuk tidak melakukan kekerasan sebanyak mungkin".

“Tujuan kami adalah mengadakan pemilu dan menyerahkan kekuasaan kepada pihak yang menang,” ujarnya.

Junta belum memberikan tanggal untuk pemilihan baru tetapi telah memberlakukan keadaan darurat di Myanmar selama satu tahun. Zaw Min Tun mengatakan militer tidak akan lama memegang kekuasaan di Myanmar.

"Kami menjamin ... bahwa pemilihan akan diadakan," katanya pada konferensi pers yang disiarkan langsung oleh militer melalui Facebook, sebuah platform yang dilarang militer.

Baca Juga: Kirimkan Pasukan Perdamaian PBB, Ribuan Rakyat Myanmar Menuntut Aung San Suu Kyi Dibebaskan

Pernyataan tersebut mengisyaratkan tentara Myanmar sedang berusaha untuk meningkatkan citranya setelah puluhan ribu orang turun ke jalan selama lebih dari seminggu, termasuk pada hari Selasa, menarik dukungan dari aktivis demokrasi di pemerintah Asia dan Barat.

Presiden AS Joe Biden memberi sanksi kepada pemimpin kudeta Min Aung Hlaing dan jenderal tinggi lainnya sementara investor asing telah menilai kembali rencana untuk menaruh uang di negara itu.